Suarasitaronews.com-Jakarta : Harga tanah tol akses Tanjung Priok diputuskan Rp 35 juta per meter persegi.
Bagi pihak yang keberatan dengan harga itu bisa mengajukan upaya hukum
banding.
"Upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak yang merasa keberatan terhadap putusan tersebut adalah upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta," kata Ketua PN Jakut, Dr Lilik Mulyadi saat dihubungi detikcom, Jumat (22/).
Dalam putusannya, PN Jakut memberikan alasan mengapa harga bisa naik hampir tiga kali lipat. PN Jakut mendasarkan pada pasal 2 huruf H UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan pembebasan dilaksanakan berdasarkan asas kesejahteraan. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan asas kesejahteraan adalah pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat luas.
Dalam pasal 38 UU No 2/2012 disebutkan hukum acara dengan tegas yaitu putusan harus diketok 1 bulan setelah perkara diterima pengadilan.
Tapi menurut Lilik, proses yang dilakukan di PN Jakut menggunakan hukum acara perdata/HIR yaitu perbuatan melawan hukum.
"Perbuatan para tergugat melakukan pembuatan persiapan pembangunan jalan tol di atas lahan tanah milik para penggugat tanpa hak karena belum melakukan pembayaran ganti rugi kepada para penggugat selaku para pemilik tanahnya," ujarnya.
Warga mengajukan gugatan pada 25 November 2013 dalam Register Nomor 475/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. Setelah itu, PN Jakut menggelar mediasi antara penggugat (47 warga) dengan tergugat (pemerintah) tapi menemui jalan buntu pada 18 Februari 2014. Sehingga kasus pun masuk pokok perkara dan warga memperbaiki gugatan pada 4 Maret 2014. Akhirnya PN Jakut memutuskan pada 19 Agustus lalu jika harga tanah Rp 35 juta per meter persegi.(detik.com)
"Upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak yang merasa keberatan terhadap putusan tersebut adalah upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta," kata Ketua PN Jakut, Dr Lilik Mulyadi saat dihubungi detikcom, Jumat (22/).
Dalam putusannya, PN Jakut memberikan alasan mengapa harga bisa naik hampir tiga kali lipat. PN Jakut mendasarkan pada pasal 2 huruf H UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan pembebasan dilaksanakan berdasarkan asas kesejahteraan. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan asas kesejahteraan adalah pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat luas.
Dalam pasal 38 UU No 2/2012 disebutkan hukum acara dengan tegas yaitu putusan harus diketok 1 bulan setelah perkara diterima pengadilan.
Tapi menurut Lilik, proses yang dilakukan di PN Jakut menggunakan hukum acara perdata/HIR yaitu perbuatan melawan hukum.
"Perbuatan para tergugat melakukan pembuatan persiapan pembangunan jalan tol di atas lahan tanah milik para penggugat tanpa hak karena belum melakukan pembayaran ganti rugi kepada para penggugat selaku para pemilik tanahnya," ujarnya.
Warga mengajukan gugatan pada 25 November 2013 dalam Register Nomor 475/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. Setelah itu, PN Jakut menggelar mediasi antara penggugat (47 warga) dengan tergugat (pemerintah) tapi menemui jalan buntu pada 18 Februari 2014. Sehingga kasus pun masuk pokok perkara dan warga memperbaiki gugatan pada 4 Maret 2014. Akhirnya PN Jakut memutuskan pada 19 Agustus lalu jika harga tanah Rp 35 juta per meter persegi.(detik.com)
0 komentar:
Post a Comment