 |
| Wapres RI Jusuf Kalla |
Suarasitaronews.com-Jakarta : wakil Presiden Jusuf Kalla mewacanakan kebijakan mengejutkan buat wanita karir yang sudah punya anak. Dia ingin waktu bekerja wanita dipulangkan 2 jam lebih awal dari waktu yang ditetapkan setiap perusahaan.
JK, sapaannya, mengusulkan itu saat menerima perwakilan Persatuan Umat Islam (PUI) di kantornya. Alasan dia mewacanakan itu karena khawatir perkembangan anak dewasa ini tidak tersentuh lagi peran ibu mereka.
"Masukan beliau tentang kekhawatiran emansipasi wanita, jadi dengan teknologi yang sangat canggih sekarang ini beliau ada pikiran menarik. Hak hak atau kewajiban wanita yang aktif sebagai pegawai negeri atau swasta itu porsinya dikurangi," ujar Ketua Umum DPP PUI Nurhasan Saidi usai bertemu JK.
JK ingin para ibu yang bekerja, jam berangkatnya diperlambat dan jam pulangnya dipercepat. Sebab, kata JK, ibu memiliki kewajiban menyiapkan anak-anaknya di rumah dan di sekolah.
"Intinya wanita itu punya kewajiban untuk menyiapkan anak bangsa ke depan. Sehingga waktu beliau mengurangi dua jam dalam sehari untuk berkantor," ujarnya.
Usulan JK ini, kata Saidi, bukan berarti membatasi hak emansipasi perempuan, namun lebih kepada kekhawatiran masa depan anak bangsa.
"JK mengusulkan satu jam sebelum masuk kantor lebih dikurangi, pulangnya juga lebih dipercepat. Karena beliau mencontohkan di beberapa negara maju, dulu di Jepang begitu. Bukan berarti membatasi peran wanita tapi agar lebih banyak memberikan perhatian untuk
menyiapkan anak bangsa ke depan. Karena anak-anak bangsa ke depan tanpa sentuhan ibu dan pikiran ibu di rumah, saya pikir ini sentuhan yang menarik dari Pak JK," ujar Saidi.
Wacana ini lantas menimbulkan pro dan kontra. Apalagi belakangan diketahui, wacana ini hanya diterapkan untuk karyawati yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipi (PNS) bukan karyawan swasta.
Kalangan aktivis perempuan menilai ini sebagai kebijakan diskriminatif. Sebagian lagi beranggapan, JK menutup peluang wanita berkarir.
Aktivis perempuan yang juga pendiri Yayasan Jurnal Perempuan, Gadis Arivia, menilai kebijakan itu tak adil dan dampaknya tak terlalu signifikan. Justru usulan ini ke depannya akan membuat perusahaan lebih berhati-hati menerima pegawai wanita sebab dianggap hanya merugikan mereka.
"Kebijakan itu tidak membantu perempuan, justru dampaknya meluas pada karirnya. Ke depan perempuan dianggap tidak menguntungkan perusahaan, karyawan rugi merekrut karyawan wanita," kata Gadis saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (5/12).
Menurutnya, ada hal lain yang harusnya lebih dipikirkan JK jika ingin memberikan kelonggaran pada wanita karir. Yakni, memberikan jaminan cuti melahirkan dan cuti menstruasi yang saat ini belum semua perusahaan melakukannya.
"Harusnya yang diperhatikan JK misalnya kondisi lingkungan kerja, utamanya fasilitas buat ibu yang punya anak balita. Misalnya dengan mewajibkan setiap perusahaan menyediakan tempat penitipan anak dan ruangan menyusui bagi anak," tambahnya.
Saat ini, tambahnya, cukup banyak gerakan dan anjuran agar ibu memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif hingga bayinya minimal berusia 6 bulan. Tapi sayang, mayoritas kondisi perusahaan abai dengan keadaan ini.
"Banyak perusahaan di negara maju memberikan perempuan berhak cuti 3 bulan bisa ditambah 1 tahun. Tapi kenapa negara kita sulit sekali, ini juga jadi perdebatan. Saya belum lihat ada perusahaan yang memberikan cuti sampai 6 bulan," keluh Gadis.
"Karena itu, bila memang aturan tersebut suit diterapkan, dia mengusulkan pemerintah mendesak perusahaan untuk menyediakan fasilitas agar ibu-ibu yang menyusui bayinya bisa nyaman, daripada nambah libur 3 bulan."
Selain itu, tambahnya, yang jadi akar masalah sesungguhnya bukan soal pemulangan jam kerja. Andai kata pulang kerja di pukul 5 sore, namun infrastruktur dan armadanya layak, toh pekerja tak butuh waktu yang lama untuk sampai di rumah.
"Karena selama ini itu lama-lamanya ya di jalan. Jadi lebih baik yang substantif diperjuangkan, itupun kalau tulus memikirkan generasi yang akan datang," bebernya.
"Sediakanlah angkutan yang layak, infrastrktur yang baik, perumahan murah dekat kantor, perkantoran di sebar, jadi bukan sekadar pulangkan karyawan lebih awal," tambahnya.
Karena itu, dia berharap JK lebih baik mengonsultasikan dulu dengan berbagai pihak sebelum membuat wacana yang bersinggungan dengan wanita.
"Karena yang ini justru kebijakan datang JK, tidak konsultasikan keMeneg PP, kita sangat kecewa padahal pemilih jokowi paling banyak perempuan," pungkasnya. (merdeka.com)
JK, sapaannya, mengusulkan itu saat menerima perwakilan Persatuan Umat Islam (PUI) di kantornya. Alasan dia mewacanakan itu karena khawatir perkembangan anak dewasa ini tidak tersentuh lagi peran ibu mereka.
"Masukan beliau tentang kekhawatiran emansipasi wanita, jadi dengan teknologi yang sangat canggih sekarang ini beliau ada pikiran menarik. Hak hak atau kewajiban wanita yang aktif sebagai pegawai negeri atau swasta itu porsinya dikurangi," ujar Ketua Umum DPP PUI Nurhasan Saidi usai bertemu JK.
JK ingin para ibu yang bekerja, jam berangkatnya diperlambat dan jam pulangnya dipercepat. Sebab, kata JK, ibu memiliki kewajiban menyiapkan anak-anaknya di rumah dan di sekolah.
"Intinya wanita itu punya kewajiban untuk menyiapkan anak bangsa ke depan. Sehingga waktu beliau mengurangi dua jam dalam sehari untuk berkantor," ujarnya.
Usulan JK ini, kata Saidi, bukan berarti membatasi hak emansipasi perempuan, namun lebih kepada kekhawatiran masa depan anak bangsa.
"JK mengusulkan satu jam sebelum masuk kantor lebih dikurangi, pulangnya juga lebih dipercepat. Karena beliau mencontohkan di beberapa negara maju, dulu di Jepang begitu. Bukan berarti membatasi peran wanita tapi agar lebih banyak memberikan perhatian untuk
menyiapkan anak bangsa ke depan. Karena anak-anak bangsa ke depan tanpa sentuhan ibu dan pikiran ibu di rumah, saya pikir ini sentuhan yang menarik dari Pak JK," ujar Saidi.
Wacana ini lantas menimbulkan pro dan kontra. Apalagi belakangan diketahui, wacana ini hanya diterapkan untuk karyawati yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipi (PNS) bukan karyawan swasta.
Kalangan aktivis perempuan menilai ini sebagai kebijakan diskriminatif. Sebagian lagi beranggapan, JK menutup peluang wanita berkarir.
Aktivis perempuan yang juga pendiri Yayasan Jurnal Perempuan, Gadis Arivia, menilai kebijakan itu tak adil dan dampaknya tak terlalu signifikan. Justru usulan ini ke depannya akan membuat perusahaan lebih berhati-hati menerima pegawai wanita sebab dianggap hanya merugikan mereka.
"Kebijakan itu tidak membantu perempuan, justru dampaknya meluas pada karirnya. Ke depan perempuan dianggap tidak menguntungkan perusahaan, karyawan rugi merekrut karyawan wanita," kata Gadis saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (5/12).
Menurutnya, ada hal lain yang harusnya lebih dipikirkan JK jika ingin memberikan kelonggaran pada wanita karir. Yakni, memberikan jaminan cuti melahirkan dan cuti menstruasi yang saat ini belum semua perusahaan melakukannya.
"Harusnya yang diperhatikan JK misalnya kondisi lingkungan kerja, utamanya fasilitas buat ibu yang punya anak balita. Misalnya dengan mewajibkan setiap perusahaan menyediakan tempat penitipan anak dan ruangan menyusui bagi anak," tambahnya.
Saat ini, tambahnya, cukup banyak gerakan dan anjuran agar ibu memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif hingga bayinya minimal berusia 6 bulan. Tapi sayang, mayoritas kondisi perusahaan abai dengan keadaan ini.
"Banyak perusahaan di negara maju memberikan perempuan berhak cuti 3 bulan bisa ditambah 1 tahun. Tapi kenapa negara kita sulit sekali, ini juga jadi perdebatan. Saya belum lihat ada perusahaan yang memberikan cuti sampai 6 bulan," keluh Gadis.
"Karena itu, bila memang aturan tersebut suit diterapkan, dia mengusulkan pemerintah mendesak perusahaan untuk menyediakan fasilitas agar ibu-ibu yang menyusui bayinya bisa nyaman, daripada nambah libur 3 bulan."
Selain itu, tambahnya, yang jadi akar masalah sesungguhnya bukan soal pemulangan jam kerja. Andai kata pulang kerja di pukul 5 sore, namun infrastruktur dan armadanya layak, toh pekerja tak butuh waktu yang lama untuk sampai di rumah.
"Karena selama ini itu lama-lamanya ya di jalan. Jadi lebih baik yang substantif diperjuangkan, itupun kalau tulus memikirkan generasi yang akan datang," bebernya.
"Sediakanlah angkutan yang layak, infrastrktur yang baik, perumahan murah dekat kantor, perkantoran di sebar, jadi bukan sekadar pulangkan karyawan lebih awal," tambahnya.
Karena itu, dia berharap JK lebih baik mengonsultasikan dulu dengan berbagai pihak sebelum membuat wacana yang bersinggungan dengan wanita.
"Karena yang ini justru kebijakan datang JK, tidak konsultasikan keMeneg PP, kita sangat kecewa padahal pemilih jokowi paling banyak perempuan," pungkasnya. (merdeka.com)
0 komentar:
Post a Comment