Suarasitaronews.com-Jakarta : Nampaknya sikap Netral partai Demokrat masih berlaku hingga kini. Fraksi Partai Partai Demokrat (FPD) menegaskan bahwa pihaknya tak akan turut andil dalam penggelontoran hak angket untuk Menkum HAM Yasonna Laoly. Ketua Harian PD Syarief Hasan yakin anggota FPD mengikuti arahan tersebut.
"Kita punya pandangan lain soal angket tersebut. Kami tak akan ikut-ikutan teken hak angket itu. Ini kebijakan partai, institusi. Tentu ada sanksi bagi anggota yang nantinya ikut mendukung angket tersebut," kata Syarief Kamis (26/3) malam.
Hingga kini FPD masih tetap pada posisi yang netral. Syarief menyebut bahwa permasalahan ini adalah internal Partai Golkar sehingga tak perlu dibawa ke legislatif.
"Sebaiknya diselesaikan secara internal di antara Partai Golkar dan sesuai undang-undang Parpol," imbuh mantan Menkop UKM tersebut.
Hak angket tersebut diinisiasi oleh anggota fraksi dari partai-partai KMP. Sebanyak 115 anggota dewan dari 5 fraksi telah teken angket tersebut dan diserahkan kepada pimpinan DPR.
Nantinya angket tersebut akan dibawa ke sidang paripurna. Bila disetujui oleh paripurna, maka penyelidikan terhadap keputusan Menkum HAM Yasonna dapat segera dilakukan.
"Sampai Paripurna nanti kami tak akan teken. Kalau nanti ada yang teken akan kami tarik," pungkas Syarief.(detik/Erga)
"Kita punya pandangan lain soal angket tersebut. Kami tak akan ikut-ikutan teken hak angket itu. Ini kebijakan partai, institusi. Tentu ada sanksi bagi anggota yang nantinya ikut mendukung angket tersebut," kata Syarief Kamis (26/3) malam.
Hingga kini FPD masih tetap pada posisi yang netral. Syarief menyebut bahwa permasalahan ini adalah internal Partai Golkar sehingga tak perlu dibawa ke legislatif.
"Sebaiknya diselesaikan secara internal di antara Partai Golkar dan sesuai undang-undang Parpol," imbuh mantan Menkop UKM tersebut.
Hak angket tersebut diinisiasi oleh anggota fraksi dari partai-partai KMP. Sebanyak 115 anggota dewan dari 5 fraksi telah teken angket tersebut dan diserahkan kepada pimpinan DPR.
Nantinya angket tersebut akan dibawa ke sidang paripurna. Bila disetujui oleh paripurna, maka penyelidikan terhadap keputusan Menkum HAM Yasonna dapat segera dilakukan.
"Sampai Paripurna nanti kami tak akan teken. Kalau nanti ada yang teken akan kami tarik," pungkas Syarief.(detik/Erga)
0 komentar:
Post a Comment