 |
| Wagub Sulut Djouhari Kansil |
Suarasitaronews.com-Manado : Wakil gubernur (Wagub) Sulut Djouhari Kansil mengungkapkan komitmen Pemerintah Provinsi dan BNPB untuk menyediakan anggaran yang berkisar Rp 55 Miliar yang terinci atas beberapa sektor untuk pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Manado dan sekitarnya.
Hal tersebut diungkapkan wagub saat menyampaikan sambutanya pada Rakor teknis BPBD Sulut Kamis, (4/12) kemarin.
"Kegiatan-kegiatan ini telah berproses dan tertampung dalam DPA mulai tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016. Demikian pula halnya komitmen pemerintah kabupaten/kota dengan BNPB, untuk pemulihan pascabencana, yaitu menyediakan anggaran secara bertahap dan berkelanjutan, yang terdiri dari Manado Rp 119,5 miliar, Minahasa Rp 23 miliar, Minahasa Selatan Rp 24 miliar, Minahasa Utara Rp 22 miliar, serta Tomohon Rp 0,5 miliar,"ucap Kansil.
Ia juga berharap Deputi Rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB RI dapat segera mempercepat realisasi bantuan sekitar Rp 534 miliar dari pusat. Dana tersebut terdiri dari dana bantuan sosial sebesar Rp 209 miliar dari BNPB yang diperuntukkan perbaikan sektor perumahan. Anggaran tersebut sudah sangat dibutuhkan dan betul-betul sedang dinanti-nantikan masyarakat yang menjadi korban bencana.
"Di samping itu, dana sektor infrastruktur ekonomi dan sosial senilai Rp 325 miliar kiranya mendapat perhatian serius dari kepala BNPB, sebab kegiatan ini sangat dibutuhkan dalam rangka pemulihan prasarana dan sarana umum sosial di provinsi Sulut, yang rusak akibat bencana awal 2014 itu," pintanya. (Tribunnews.com)
Hal tersebut diungkapkan wagub saat menyampaikan sambutanya pada Rakor teknis BPBD Sulut Kamis, (4/12) kemarin.
"Kegiatan-kegiatan ini telah berproses dan tertampung dalam DPA mulai tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016. Demikian pula halnya komitmen pemerintah kabupaten/kota dengan BNPB, untuk pemulihan pascabencana, yaitu menyediakan anggaran secara bertahap dan berkelanjutan, yang terdiri dari Manado Rp 119,5 miliar, Minahasa Rp 23 miliar, Minahasa Selatan Rp 24 miliar, Minahasa Utara Rp 22 miliar, serta Tomohon Rp 0,5 miliar,"ucap Kansil.
Ia juga berharap Deputi Rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB RI dapat segera mempercepat realisasi bantuan sekitar Rp 534 miliar dari pusat. Dana tersebut terdiri dari dana bantuan sosial sebesar Rp 209 miliar dari BNPB yang diperuntukkan perbaikan sektor perumahan. Anggaran tersebut sudah sangat dibutuhkan dan betul-betul sedang dinanti-nantikan masyarakat yang menjadi korban bencana.
"Di samping itu, dana sektor infrastruktur ekonomi dan sosial senilai Rp 325 miliar kiranya mendapat perhatian serius dari kepala BNPB, sebab kegiatan ini sangat dibutuhkan dalam rangka pemulihan prasarana dan sarana umum sosial di provinsi Sulut, yang rusak akibat bencana awal 2014 itu," pintanya. (Tribunnews.com)
0 komentar:
Post a Comment