Hengkangnya Ahok dari Gerindra Tuai Reaksi di Sulut

 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Suarasitaronews.com-Manado : Keputusan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari Partai Gerindra  menjadi perbincangan politik paling menarik di tanah air. Termasuk  memantik reaksi beragam kader Gerindra di pusat maupun daerah.

Glenny Kairupan, Ketua DPD Partai Gerindra Sulut mengatakan, keputusan Ahok menolak keputusan Partai Gerindra secara nasional harus dihargai.

"Dalam politik ada pilihan. Itu pilihan Ahok! Harus dihargai dan tentunya Partai Gerindra merekrut orang tidak sembarang namun dalam perjalanannya ada yang masuk dan ada yang keluar," ujarnya.

Kairupan mengakui jika pilihan Ahok ini akan berdampak dalam hubungannya dengan kader Partai Gerindra di Jakarta dan DPP Gerindra."Tentu saja Gerindra sebagai partai yang mengusung Ahok akan ada pembahasan khusus berkaitan keputusan Ahok ini. Yang pasti, tetap pada keputusan koalisi merah putih bahwa kepala daerah sebaiknya dipilih DPRD setempat demi negara Indonesia yang lebih baik," katanya.

Kairupan menambahkan, mereka akan mengikuti kesepakatan koalisi merah putih yang mendukung Pilkada di kota dan kabupaten.

Ketua Gerindra Sulut Glenny Kairupan akan mengikuti koalisi merah-putih yaitu mendukung Pilkada oleh DPRD kabupaten/kota terkait. Ia menilai banyak keuntungan dengan sistem tersebut dibanding Pilkada langsung.

Demikian diungkapkannya kepada Tribun Manado, Rabu (10/9). "Harus diingat DPRD itu dipilih langsung rakyat jadi mereka representatif rakyat. Selain itu Pilkada langsung selama 9 tahun ini lihat apa hasilnya? Kita minimalisirlah konflik dengan kampanye damai, minimalisir sengketa berkepanjangan dan efesiensi anggaran dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa DPRD itu dipilih langsung selama 9 tahun dengan hasil yang telah ada.

Sementara itu, Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sulut, Melki Suawah menyayangkan sikap Ahok."Kami sangat menyayangkan sikapnya. Padahal besar harapan kami kepada Ahok untuk membesarkan partai," ujarnya, Kamis (10/9).

Melki pun mengakui jika Ahok merupakan kader potensial. Dengan langkah yang diambil oleh Ahok, Melki mengaku menghargai keputusan mantan politisi partai Golkar itu. "Kalau beliau (Ahok) mundur, harus dihormati," tuturnya.

Kinerja Ahok, sebenarnya sangat didukung oleh partai. Ahok bahkan menurut Melki, tidak pernah diganggu kinerjanya oleh partai. Tak hanya itu saja, ketika Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, Ahok tidak pernah dimintakan untuk jurkam. "Karena Ahok milik rakyat DKI makanya partai ingin Ahok konsentrasi urus Jakarta," ucapnya.

Mengenai rencana sistem Pilkada yang dipilih langsung oleh DPR, menurut Melki koalisi merah putih sebenarnya menyetujui hal itu karena hasil evaluasi selama ini yang dinilai banyak kekurangannya.

Kata dia, dengan Pilkada langsung, banyak dampak negatif yang timbul. Contohnya maraknya money politik serta praktek suap yang terjadi ketika sampai di sidang MK.

"Jadi Pilkada selama ini tidak mendidik masyarakat justru praktek kapitalis terjadi," terangnya. Belajar dari pengalaman tersebut, maka sudah sepantasnya dilakukan evaluasi dan hasilnya partai koalisi bersepakat Pilkada dikembalikan ke DPRD.

Koalisi merah putih sendiri, sangat menginginkan sistem demokrasi lebih baik lagi. Jika ada tanggapan bahwa terjadi kemunduran apabila dikembalikan ke DPRD, maka hal itu menurut Melki kurang tepat.

Dia menjelaskan, DPRD dipilih oleh rakyat, maka sudah seharusnya DPRD juga memilih calon kepala daerah. "Kalau rakyat sudah percaya kepada wakilnya, maka sudah tentu rakyat menyerahkan sepenuhnya ke DPRD termasuk memilih kepala daerah," ucapnya.

Pilkada dikembalikan ke DPRD, juga sudah sesuai konstitusi yakni pada Pancasila. Pada sila keempat sudah menyebutkan mengenai permusyawaratan perwakilan.

Diakhir wawancara, Melki mewakili koalisi merah putih menegaskan, pihaknya ingin berjuang untuk kepentingan masyarakat.(Tribun news.com)

RON SULUT 11:47:00