 |
| (foto Viva) |
Suarasitaronews.com-Jakarta: Satinah binti Jumadi Ahmad (41), tenaga kerja wanita di Arab Saudi asal Dusun Mrunten, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, masih menunggu eksekusi mati berdasarkan vonis Pengadilan Buraidah pada 2011 silam.
Satinah sudah mendapatkan
lima kali penundaan pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Sesuai vonis
pengadilan, Satinah dieksekusi Agustus 2011, lalu diundur pada Desember
2011, Desember 2012, Juni 2013, Februari 2014.
Pada 3 April 2014, Satinah akan dieksekusi. Hukuman akan dilaksanakan jika keluarga majikan Satinah tidak bersedia menerima uang diyat senilai SR4 juta atau Rp12,1 miliar.
Anggota komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan lambatnya penyelesaian kasus ini oleh Pemerintah Indonesia.
"Pendampingan hukum semestinya dioptimalkan dari awal. Kalau detik-detik terakhir seperti ini repot. Sekarang terserah caranya bagaimana yang penting Satinah dibebaskan," katanya pada VIVAnews, Kamis 24 Maret 2014.
Rieke menambahkan, Satinah melakukan perlawanan akibat siksaan yang diterimanya. Setelah melakukan pembunuhan, Satinah kemudian menyerahkan diri ke polisi di Arab.
"Dia menyerahkan diri sendiri ke pihak kepolisian. Seharusnya ada poin yang bisa meringankan hukuman," ujarnya.
Sikap kooperatif Satinah yang beritikad baik dengan menyerahkan diri tidak mendapat respon dari Pemerintah Arab Saudi, maupun keluarga majikannya. Sikap kita yang tidak peduli justru dimanfaatkan untuk menekan Satinah dan Pemerintah Indonesia.
"Dalam konteks ajaran Islam, membela diri karena kekerasan dan ketidakadilan yang dialami, wajib dilakukan. Sikap koperatif ini seharusnya menjadi bahan negosiasi," katanya.
Rieke mengeluhkan mengapa kasus seperti ini selalu berulang. Ia mempertanyakan kenapa TKI kita selalu dalam posisi lemah. Sedangkan majikan pelaku kekerasan selalu lolos dari hukuman.
"Tak pernah ada sanksi, bahkan acapkali tak ada proses peradilan terhada para pelaku penganiayaan TKI, ketika pelakunya adalah warga Arab Saudi," katanya.
Kebijakan moratorium dan revisi per undang-undangan perlindungan TKI harus segera dilakukan. Salah satunya pemerintah tidak pernah transparan membuka data daftar PPTKIS/PJTKI nakal.
"Ini yang banyak
menyesatkan. Para calo bermain dan TKI terjerat masalah yang berulang
akibat kenakalan para oknum PPTKIS/PJTKI ini," katanya.Pada 3 April 2014, Satinah akan dieksekusi. Hukuman akan dilaksanakan jika keluarga majikan Satinah tidak bersedia menerima uang diyat senilai SR4 juta atau Rp12,1 miliar.
Anggota komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan lambatnya penyelesaian kasus ini oleh Pemerintah Indonesia.
"Pendampingan hukum semestinya dioptimalkan dari awal. Kalau detik-detik terakhir seperti ini repot. Sekarang terserah caranya bagaimana yang penting Satinah dibebaskan," katanya pada VIVAnews, Kamis 24 Maret 2014.
Rieke menambahkan, Satinah melakukan perlawanan akibat siksaan yang diterimanya. Setelah melakukan pembunuhan, Satinah kemudian menyerahkan diri ke polisi di Arab.
"Dia menyerahkan diri sendiri ke pihak kepolisian. Seharusnya ada poin yang bisa meringankan hukuman," ujarnya.
Sikap kooperatif Satinah yang beritikad baik dengan menyerahkan diri tidak mendapat respon dari Pemerintah Arab Saudi, maupun keluarga majikannya. Sikap kita yang tidak peduli justru dimanfaatkan untuk menekan Satinah dan Pemerintah Indonesia.
"Dalam konteks ajaran Islam, membela diri karena kekerasan dan ketidakadilan yang dialami, wajib dilakukan. Sikap koperatif ini seharusnya menjadi bahan negosiasi," katanya.
Rieke mengeluhkan mengapa kasus seperti ini selalu berulang. Ia mempertanyakan kenapa TKI kita selalu dalam posisi lemah. Sedangkan majikan pelaku kekerasan selalu lolos dari hukuman.
"Tak pernah ada sanksi, bahkan acapkali tak ada proses peradilan terhada para pelaku penganiayaan TKI, ketika pelakunya adalah warga Arab Saudi," katanya.
Kebijakan moratorium dan revisi per undang-undangan perlindungan TKI harus segera dilakukan. Salah satunya pemerintah tidak pernah transparan membuka data daftar PPTKIS/PJTKI nakal.
Hingga hari ini keluarga Satinah di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah masih berharap ada uluran tangan dari masyarakat untuk membantu membayar uang diyat yang diminta keluarga majikan Satinah.
"Sekarang kita lakukan semua, termasuk ngencleng. Yang penting gimana caranya Satinah bebas," katanya.(Viva.co.id)
0 komentar:
Post a Comment