 |
| Hasil Korupsi tidak Halal (Ilustrasi) |
Suarasitaronews.com-Ulu Siau : Berhembusnya rencana pemerintah kabupaten Sitaro untuk melakukan pencegahan gratifikasi di lingkungan pemerintahan, mendapatkan respon dari berbagai kalangan penggiat anti korupsi, dimana langkah pemerintah sangat positif dan jangan hanya pencitraan semata.
Sejumlah penggiat anti korupsi di Sitaro diantaranya Sitaro Corruption Watch (SCW) pasalnya sangat mendukung langkah pemerintah yang sangat positif tersebut. Hanya saja langkah tersebut dianggap terlambat dimana keprofesionalan para pejabat Sitaro dalam praktek pelayanan publik saat ini mulai dipertanyakan masyarakat.
"Ini sangat baik sekali tetapi, Kenapa baru sekarang? yang pasti, Mau melibatkan masyarakat, LSM atau tidak, SCW sebagai lembaga anti korupsi di Sitaro tetap menjalankan peranya dalam melakukan pemberantasan korupsi," tegas Salindeho Rabu (20/5) pagi tadi.
Sejumlah penggiat anti korupsi di Sitaro diantaranya Sitaro Corruption Watch (SCW) pasalnya sangat mendukung langkah pemerintah yang sangat positif tersebut. Hanya saja langkah tersebut dianggap terlambat dimana keprofesionalan para pejabat Sitaro dalam praktek pelayanan publik saat ini mulai dipertanyakan masyarakat.
"Ini sangat baik sekali tetapi, Kenapa baru sekarang? yang pasti, Mau melibatkan masyarakat, LSM atau tidak, SCW sebagai lembaga anti korupsi di Sitaro tetap menjalankan peranya dalam melakukan pemberantasan korupsi," tegas Salindeho Rabu (20/5) pagi tadi.
Langkah yang positif oleh pemerintah daerah tersebut dinilai sangat baik bagi SCW dimana nanti jika di bentuknya tim pencegahan gratifikasi tersebut, semakin terlihat oleh masyarakat bahwa ternyata selama ini telah terjadi dan membudaya di pemerintahan Sitaro soal pemberian gratifikasi untuk meloloskan pemenang tender proyek.
"Ini sangat baik kan? sebab dengan sengaja pemerintah daerah mengisyaraktkan kepada penegak hukum dan masyarakat, bahwa selama ini telah terjadi peraktek-praktek korupsi di kalangan pemerintahan kita." tandasnya.
Pernyataan tersebut juga diamini tokoh masyarakat penggiat anti korupsi Sitaro Tommy Kansil dimana pemerintah saat ini hanya melakukan pencitraan semata dan berupaya melakukan pengalihan isu terhadap kasus-kasus yang sedang berproses sekarang ini.
"Ini jangan hanya pencitraan semata oleh pemerintah daerah. Jangan nanti telah kejadian, baru melakukan langkah antisipasi. Masa pelaku jadi pengawas?" sindirnya.
Sayangnya ia masih merahasiakan nama pejabat yang dimaksudnya dalam pernyataanya itu.
Meski begitu kepala Inspektorat Denny Kondoij mengungkapkan hal tersebut baru di rencanakan oleh pemerintah dan masi akan di diskusikan lebih lanjut.
"Kita masih akan mendiskusikan hal ini untuk lebih lanjut," pungkasnya.(Erga)
0 komentar:
Post a Comment