 |
| Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil |
Suarasitaronews.com-Manado : Temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga memberikan
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bagi Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut,
membuat wakil gubernur Sulut Djouhari Kansil kembali menyuarakan untuk
perombakan kabinet.
Menurut Kansil, opini BPK tersebut merupakan salah satu pertimbangan untuk Pemprov
sebagai organisasi pemerintah, butuh penyegeran di tatanan pejabat pemprov
Sulut, dan menjadi landasan keputusan Baperjakat.
“Namanya organisasi butuh penyegaran. Termasuk temuan BPK jadi pertimbangan
melakukan rolling” ucap Wagub, dikutip dari Tribun
news.com Selasa, (16/9) pagi tadi.
Sayangnya saat di konfirmasi terkait dengan waktu dan daftar pejabat yang
akan di rolling, Wagub enggan mengungkapkannya, “nanti kita tunggu saja” ujar
Kansil singkat.
Sementara, Pengamat politik dan pemerintahan Taufik Tumbelaka mengatakan,
masih banyak Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan jelang akhir masa
pemerintahan Gubernur SH Sarundajang, dan mutasi jabatan merupakan satu cara
untuk mewujudkan hal itu, sehingga pemprov harus memandang pejabat yang
dimutasi agar bisa berinovasi kedepan.
"Salah satu caranya adalah harus memangkas para pejabat yang istilannya
ABS, asal bapak senang," katanya, seperti ditulis Tribun News.com.
Pejabat semacam ini, kata dia, hanya bersikap pasif, menunggu perintah tanpa
inovasi, bahkan melaporkan hal yang baik-baik saja atau asalkan bapak senang,
tanpa berfikir kedepanya apa yang harus di ciptakan untuk kesejahteraan rakyat
kota Manado.
"Mereka terkesan tidak memberikan laporan apa adanya sesuai fakta
lapangan karena takut dimarahi. Dan yang terjadi laporan ABS," katanya.
Hal ini harus disikapi jika Pemprov masih berkeinginan memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di akhir masa jabatan Gubernur. (erga)
0 komentar:
Post a Comment