Pupuk Indonesia Tagih Tunggakan Subsidi Rp16,7 Triliun ke Pemerintah

 

Pupuk (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

Suarasitaronews.com - Pemerintah menunggak pembayaran subsidi pupuk senilai Rp16,7 triliun. Padahal, pemerintah yang memberi perintah PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) untuk menyediakan pupuk bersubsidi.

Perseroan pelat merah tersebut mengisyaratkan pemerintah untuk membayarkan tunggakan tersebut.

"Kalau bisa, (subsidi pupuk) dibayar. Masih Rp16,7 triliun yang belum dibayar," kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan, di kantor PT Pupuk Kaltim, Jakarta, Kamis 8 Mei 2014.

Dahlan mengatakan, pemerintah masih menunggak pembayarannya dari tahun anggaran 2012-2013. Dirut Pupuk Indonesia Holding Company, Arifin Tasrif, menjelaskan  porsi pendapatan perusahaan dari pupuk bersubsidi mencapai 70 persen dan yang nonsubsidi 30 persen.

Sementara itu, kontribusi pupuk subsidi terhadap marjin keuntungan hanya sebesar 28 persen.

Padahal, Arifin menjelaskan, pembiayaan aktivitas produksi pupuk dan penyaluran pupuk bersubsidi itu menggunakan pinjaman perbankan. Kalau tidak dibayar, perseroan akan menangguk bunga beban pinjaman.

"Tapi, kalau dibayar, kami bisa mengurangi beban keuangan dan bisa meningkatkan keuntungan sehingga bisa menambah dividen ke negara," imbuhnya.

Dia mengungkapkan, selain itu, jika tunggakan pembayaran subsidi pupuk oleh pemerintah dibayarkan, bisa digunakan untuk pengembangan produk pupuk yang diproduksi perseroan, sehingga akan lebih kompetitif dan bisa bersaing di wilayah regional.

"Jika tidak, daya saing regionalnya bisa turun. Saingan kami itu Arab Saudi, China, dan Qatar. Raja-raja semua," kata dia.(viva.co.id/mira)

Ekonomi Dan Bisnis 14:32:00