APEKSI & APKASI Penuhi Undangan KPK

APEKSI dan APKASI di Gedung KPK Jakarta.

Suarasitaronews.com-Manado : Tindaklanjut dari hasil rapat kerja nasional APEKSI dan APKASI di Manado, Januari lalu, Selasa (6/5) kemarin, pimpinan APEKSI dan APKASI memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi, di gedung KPK Kuningan Jakarta.

Rakernas APEKS dan APKASI di Manado lalu, dihadiri salah satu pimpinan KPK yakni Adnan Pandu Praja yang kemudian menyarankan agar dikemudian hari kerjasama Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi antara KPK, APKASI, dan APEKSI dapat segera terwujud, terutama untuk jangka pendek dan jangka menengah.

Kedua pimpinan asosiasi pemerintahan yang memandu jalannya pertemuan, masing-masing Dr. G.S. Vicky Lumentut (APEKSI) dan Isran Noor (APKASI) mengemukakan saat ini banyak kepala daerah tersandung masalah hukum. Permasalahan yang dihadapi keduanya memang ada yang merupakan tindak pidana, tetapi ada juga yang bukan kejahatan.

Menurut Ketua APKASI Isran Noor, apa yang dirasakan oleh para kepala daerah, sangat membuat mereka serba salah, takut. Akibatnya saat evaluasi, dari 416 Kabupaten rata-rata setiap tahun, anggaran yang terserap hanya sekitar 60 persen. Ini semua akibat ketakutan. Artinya secara moral, program pemerintah tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya. Misalnya soal dana DAK yang menjerat banyak kepala sekolah. Ketika petunjuk teknis yang baru sampai pertengahan tahun kemudian ketika akan dijabarkan oleh SKPD, diubah juknisnya oleh pusat.

“Mau dilaksanakan takut salah. Ada yang sudah melaksanakan, tetapi akhirnya dilakukan penyesuaian. Banyak kali aparat hukum mengabaikan hal-hal seperti ini, tetapi hanya pada kesalahan. Kami sangat berkeinginan membantu aparat penegak hukum dalam hal bagaimana cara mencegah dan membangun sebuah sistem agar jangan sampai terjadi kerugian negara dan kejahatan korupsi. Menurut kami, jika tidak dibangun sebuah sistem, akan terus terjadi seperti yang kami khawatirkan,“urai Bupati Kutai Tumur tersebut.

Untuk itu, Ketua APEKSI Dr. G.S. Vicky Lumentut berharap seandainya ada upaya pencegahan tidak hanya pada percakapan formal, tetapi ada tindaklanjut konkret berupa kerjasama meningkatkan pencegahan. Contohnya sudah ada zona bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“ Ketakutan yang sama juga dialami para Walikota.  Bahkan tidak hanya di tingkat PPK, tetapi juga di tingkat atasnya, PA/KPA dan Kepala Daerah. Kesalahan di tingkat PPK juga sering disalahkan ke atasan. Memang ada juga kesalahan teknis, tetapi ada yang sering jadi tumbal karena dituding tidak mengamankan kebijakan. Perlu upaya serius untuk melindungi, kami ingin mendapatkan gambaran untuk kita lakukan di daerah. Jika ada pelanggaran, lebih awal bisa dideteksi dan dicegah,“ungkap Walikota Manado.

Dalam kesempatan tersebut mantan Sekretaris Daerah Kota Manado ini mengemukakan pengalamannya soal lain yakni perbaikan jalan.

“Di Manado, ada ruas jalan tertentu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Tetapi di satu sisi, masyarakat butuh reaksi cepat pemerintah, tanpa perlu tahu siapa yang bertanggung jawab. Jika Pemprov tidak menganggarkan perbaikan jalan di Kabupaten/Kota, maka kita di kabupaten/kota juga tidak bisa melaksanakan perbaikan karena bisa menjadi temuan dan melanggar hukum,” ungkap alumni Harvard Kennedy School ini.

Dayung bersambut pimpinan KPK Adnan Pandu Praja yang berkesempatan menerima perwakilan APEKSI dan APKASI tersebut, dalam kesempatan berbicara mengulas banyak hal konkrit, pengalamannya membangun pemerintahan yang terbuka dan transparan.

“Saya ambil contoh, Ibu Risma, Walikota Surabaya, yang membuat kita kaget. Dia Wanita, birokrat, tapi bisa membangun tata pemerintahannya secara tegas dan berani, sehingga mendapat penghargaan di mata dunia dan DPRnya pun takut kepada beliau. Semua tentu bertanya, apa rahasianya cara kami menghadapi tekanan Dewan. Menurut Ibu Risma, kalau kita tahu bahwa kita di posisi benar, maka kita perlu lawan. Gaya pemerintahan yang tegas dan bersih, membuat ia selamat dari segala intervensi dan pemerasan. Buat KPK ini model. Karenanya kami sekarang terlibat dalam membangun e Government di Surabaya,”jelasnya. 

Lanjut Praja, Walikota Surabaya tersebut sangat partisipatif sejak Musrenbang di Kelurahan, sampai di tingkat Kota, semua sangat terbuka.

“Dengan pola yang sangat transparan, kalau ada orang yang mau minta bagian, semua takut. Apalagi yang mau diminta? Gaya Ibu Risma diikuti oleh Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Akhirnya DPRD luluh. Naturenya DPRD untuk mencari tambahan modal, tentu kita pahami, karena untuk kampanye, dia butuh modal, dan sekarang perlu balik modal dalam bentuk tambahan-tambahan. Tapi kalau pemerintahnya tegas dan berani, tidak perlu takut, karena kita didukung masyarakat,”tuturnya lagi.

“Dua figur ini yang kami jadikan model dan bisa jadi contoh yang baik dan ideal. Selalu saja persoalannya adalah berhadapan dengan tekanan dewan. Maka kalau tadi ada takut dan gamang, itu menurut saya karena dia tidak confirm dengan pemerintahannya,” ujar mantan anggota dan sekretaris Kompolnas ini menjelaskan, sembari berharap agar pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama konkret seperti pertukaran inspektur dalam pemeriksaan silang antar daerah sebagaimana telah dilakukan oleh kementrian/lembaga negara.

Diskusi dan Sharing antara APEKSI dan APKASI yang berlangsung akrab di lantai 3 Gedung KPK Kuningan ini diwarnai dengan kejadian yang agak tidak biasanya bagi para kepala daerah, karena baik ketika hendak memasuki maupun setelah meninggalkan Gedung KPK, puluhan wartawan tampak berlomba mengambil foto dan mewawancarai karena tidak menduga akan kedatangan sekitar 10 Bupati/Walikota.
Para Bupati dan Walikota yang hadir pun sepakat mempercayakan Ketua APEKSI, Dr. G.S. Vicky Lumentut dan Walikota Tangerang Selatan untuk memberikan keterangan
(Manado today.com)

RON SULUT 12:48:00