 |
| Bupati Nunukan curhat dengan Kepala BNP2TKI (Foto: Septiana/detikcom) |
Suarasitaronews.com-Jakarta : Menanggapi laporan Bupati Nunukan soal permasalahan TKI diperbatasan, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid memiliki solusinya. BNP2TKI punya program Poros Pelayanan di Daerah Perbatasan.
Menurut Nusron, program Poros Pelayanan Daerah Perbatasan ini diharapkan bisa menyelesaikan persoalan TKI di wilayah perbatasan seperti Nunukan. Program ini juga sudah disetujui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan pihak-pihak terkait.
"Minggu lalu kami sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri yang membawahi Imigrasi dari Malaysia dan sepakat untuk menyelesaikan persoalan TKI yang tidak memiliki surat. Untuk itu kita dari BNP2TKI memiliki program Poros Pelayanan Perbatasan," ujar Nusron di depan Bupati Nunukan dan tamu yang hadir di Kantor Bupati Nunukan, Jumat (25/9).
Program tersebut dijadwalkan untuk direalisasikan tahun ini. Di mana program tersebut akan dibahas dengan Kemenkum HAM dan Dirjen Imigrasi.
"Tinggal kita bahas dengan Kemenkum HAM serta Dirjen Imigrasi. Rencananya akan dilakukan Kamis depan. Kita juga akan libatkan BPKP dan BPK untuk pengawasan keuangan," ujar Nusron.
Nusron mengatakan, dengan Imigrasi nanti akan dibicarakan soal memanfaatkan Pasal 69 UU Imigrasi soal 5W1H dalam pembuatan paspor. Dan BNP2TKI juga akan mempermudah dalam pengurusan dengan tidak harus balik ke kampung halaman.
"Kami siap membantu dan kita lakukan bersama-sama. Caranya teman-teman ilegal dapatkan surat kontrak kerja dari majikan untuk kepastian lalu mendapat legalisasi konsulat. Karena ini untuk memenuhi hak warga negara untuk bekerja," terangnya.
Nusron menambahkan, program ini dalam prosesnya juga akan bekerja sama dengan TNI dan Polri. "Jika di Nunukan berjalan baik akan dilanjutkan di Batam, Tanjung Pinang dan wilayah perbatasan lainnya agar tidak terulang lagi," tutupnya. (detik/Erga)
Menurut Nusron, program Poros Pelayanan Daerah Perbatasan ini diharapkan bisa menyelesaikan persoalan TKI di wilayah perbatasan seperti Nunukan. Program ini juga sudah disetujui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan pihak-pihak terkait.
"Minggu lalu kami sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri yang membawahi Imigrasi dari Malaysia dan sepakat untuk menyelesaikan persoalan TKI yang tidak memiliki surat. Untuk itu kita dari BNP2TKI memiliki program Poros Pelayanan Perbatasan," ujar Nusron di depan Bupati Nunukan dan tamu yang hadir di Kantor Bupati Nunukan, Jumat (25/9).
Program tersebut dijadwalkan untuk direalisasikan tahun ini. Di mana program tersebut akan dibahas dengan Kemenkum HAM dan Dirjen Imigrasi.
"Tinggal kita bahas dengan Kemenkum HAM serta Dirjen Imigrasi. Rencananya akan dilakukan Kamis depan. Kita juga akan libatkan BPKP dan BPK untuk pengawasan keuangan," ujar Nusron.
Nusron mengatakan, dengan Imigrasi nanti akan dibicarakan soal memanfaatkan Pasal 69 UU Imigrasi soal 5W1H dalam pembuatan paspor. Dan BNP2TKI juga akan mempermudah dalam pengurusan dengan tidak harus balik ke kampung halaman.
"Kami siap membantu dan kita lakukan bersama-sama. Caranya teman-teman ilegal dapatkan surat kontrak kerja dari majikan untuk kepastian lalu mendapat legalisasi konsulat. Karena ini untuk memenuhi hak warga negara untuk bekerja," terangnya.
Nusron menambahkan, program ini dalam prosesnya juga akan bekerja sama dengan TNI dan Polri. "Jika di Nunukan berjalan baik akan dilanjutkan di Batam, Tanjung Pinang dan wilayah perbatasan lainnya agar tidak terulang lagi," tutupnya. (detik/Erga)
0 komentar:
Post a Comment