 |
| Penyerahan WTP dari BPK kepada Bupati Sitaro |
Suarasitaronews.com-Ulu Siau : Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Sitaro yang pada tahun ini sudah yang ke dua kalinya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara, mengundang tanya oleh para penggiat anti korupsi bahkan para tokoh masyarakat Sitaro.
Pasalnya pemberian Opini WTP tersebut dianggap tidak masuk akal dengan berbagai alasan dari para penggiat anti korupsi yang di dasari oleh beberapa alat bukti.
 |
| Sejumlah Personil BPK RI ikut Diving di lokasi wisata Lehi (foto SSN) |
"Kinerja BPK patut di pertanyakan, dimana kabupaten kita selama ini di perdengarkan dengan informasi-informasi yang membanggakan meski banyak hal-hal yang kita anggap itu tidak wajar," tukas Sumitro Jakobus dan Victor Salindeho kepada Suarasitaronews belum lama ini.
Hal senada pula di ungkapkan oleh tokoh masyarakat Sitaro Tommy Kansil, dimana dirinya mendapatkan informasi-informasi yang tidak wajar tentang kinerja BPK saat melakukan pemeriksaan di kabupaten Sitaro.
"Informasi yang masuk ke saya itu, BPK masih sempat bersantai-santai di Sitaro dengan melakukan berbagai kegiatan Diving bersama pejabat daerah setempat, padahal kalau waktu itu di pergunakan untuk turun lapangan melakukan pengecekan proyek kan ada baiknya, buktinya sampai saat ini banyak proyek yang di laporkan LSM dan masyarakat ke Kejaksaan tinggi manado, coba kalau di cek." Sorot Kansil.
Hal tersebut dapat di perkuat dengan surat penjelasan dari BPK yang ternyata mengakui kesalahanya dalam pemberian opini pada tahun 2010 dan tahun 2012 silam.
Berikut Sedikit kutipan dari Surat BPK nomor 41/S/XIX/05/2014;
"Terkait dengan pemberian opini yang berbeda atas LKPD TA 2012 yang di dalamnya terdapat belanja konsultasi ganda dan pengeluaran yang tidak di dukung bukti pertanggung jawaban sejumlah Rp2,7 Milyar di berikan opini Wajar dengan pengecualian (WDP) sedangkan pada tahun 2010 di berikan opini tidak wajar padahal pada LKPD tahun 2010 tersebut kesalahanya hanya berupa adanya perjalanan dinas fiktif sejumlah Rp610 juta," (Erga)
0 komentar:
Post a Comment