 |
| Proyek - proyek yang bermasalah di Sitaro |
Suarasitaronews.com- Jakarta : Menjelang tahun ke 8 Bupati Sitaro Toni Supit memerintah, kritikan tajam hadir dari Pimpinan Allez Group, Victor Kaaro. Victor yang hadir di Siau akhir pekan lalu, sempat berkeliling dan melihat perkembangan Sitaro, dan itu membuatnya kecewa.
Menurutnya, banyak komponen masyarakat yang juga merasakan kekecewaan yang sama, akibat dari ketidakjelasan arah pembangunan di Kabupaten Sitaro ini, terutama proyek-proyek fisik dan infrastuktur.
Yang pertama yang disorot oleh Victor ialah masalah birokrasi. Penunjukan pejabat yang kompetensinya dinilai gagal membuktikan kemampuannya, masih saja dipertahankan. Contohnya, Robert Kahiking yang ditunjuk menjadi Plt Kadis Keuangan, juga menjabat sebagai Kadis Dikpora.
" Ini 2 SKPD besar yang harusnya ditangani secara proporsional, bukannya dijabat oleh satu orang yang memimpin satu SKPD saja belum tentu mampu" ujar Victor.
"Poyek-proyek di Dikpora sendiri tumpang tindih, bahkan Kadis Dikpora mengklaim dia tidak tahu masalah pembangunan SD di Salili, karena ini proyek provinsi. Buat saya, ini tidak masuk akal namanya"
Victor kemudian menyentil peran 2 Kadis lain yang sering mendapat sorotan dari media, yaitu Kadis PU dan Kadis Pariwisata.
" Kadis PU sudah seperti artis saja, ditemui wartawan susahnya minta ampun. Banyak proyek tumpang tindih, Kadis PU harus bertanggungjawab. Termasuk pengerjaan jalan di Salili yang menurut kabar dikerjakan oleh perusahaan milik alm Bapak Sagune. Kadis PU harusnya bisa menjelaskan supaya tidak simpang siur beritanya, bukannya malah kabur saat ditanya oleh wartawan"
" Kadis Pariwisata juga, museum bahkan sarana dan obyek wisata yang ada di Sitaro, apanya yang bisa kita banggakan dan jual ke dunia wisata luar?? Kita mengklaim pantai di Pulau Mahoro itu tidak kalah indah dengan Lombok dan Bali, trus apa yang beliau kerjakan sehubungan dengan itu?? Belum lagi obyek wisata lain. Bahkan gema Exotic Sitaro yang sebulan lagi diadakan, belum terlihat" ujarnya menyentil Kadis Pariwisata. " Nanti kalau dikritik, ngancem mo lapor ke Polda pula, ini khan susah punya pejabat seperti ini"
Suasana Sitaro yang malam hari gelap gulita karena banyak lampu jalan yang padam dan tidak berfungsi, membuat Victor menjuluki Sitaro sebagai negeri kegelapan.
" Lampu jalan yang menghabiskan biaya milyaran rupiah, justru tidak berfungsi. Padahal itu menggunakan Solar Cell yang tidak bergantung pada aliran listrik dari PLN. Tapi yang terjadi ialah kegelapan total. Ditambah dengan kelakuan PLN yang sering mematikan aliran listrik sesuka hati mereka, makin lengkaplah penderitaan masyarakat"
Proyek infrastruktur lalu menjadi prioritas kritikan berikutnya. Banyaknya proyek bermasalah yang pernah diangkat media, juga disorot oleh tokoh muda ini.
"Kalau masalah infrastruktur dan jalan, saya sudah angkat tangan. Bahkan yang dilaporkan oleh beberapa LSM, saya tidak yakin akan dilanjutkan oleh pihak kejaksaan" tutur Victor dengan nada sedih
"Proyek asal jadi, pembangunannya juga banyak penyimpangan, dan ini kasat mata terlihat, tapi justru seperti didiamkan begitu saja."
"Sekarang yang lucu, Bupati menjadi ketua DPC PDIP Sitaro, sekretarisnya saudara Djibton Tamudia, yang jelas-jelas Ketua DPRD, dan hebatnya lagi, kontraktor besar di Sitaro, saudara Reynold Tumbio, menjadi bendahara. Ini jelas-jelas susah dipikir dengan nalar. Siapa yang jamin tidak akan ada apa-apa diantara 3 orang ini??"
"Lihat saja proyek di Pantai Malele. Konon belum ada AMDAL dan bahkan persetujuan dari DPRD, tapi kok tetap bisa dibangun?? lucu sekali... ingat ini kabupaten bukan milik Toni Supit dan Djibton Tamudia, tapi milik rakyat Sitaro, jadi janganlah proyek yang 'talamangkade' ditinggalkan buat warisan anak cucu kita"
"Ini belum termasuk masalah di BBM yang bertahun tahun belum bisa diselesaikan, masalah PLN, bahkan masalah di PDAM. Ini butuh bukan sekedar tekat dan janji saja, tapi tindakan nyata untuk mensejahterahkan masyarakat banyak, bukan sebagian golongan orang yang diuntungkan oleh carut marut ini"
Victor secara khusus meminta dewan kabupaten untuk menjadi wakil rakyat, bukan malah jadi tukang stempel kebijakan milik pemerintah. Banyaknya proyek asal jadi di Kabupaten Sitaro, diyakini karena peran DPRD yang tidak sesuai dengan fungsinya sebagai pengawas kebijakan. Ditambah dengan adanya anggota dewan yang ikut bermain proyek, maka sulit rasanya mengawasi proyek infrastruktur di tingkat kabupaten.
Ragil@suarasitaronews.com
0 komentar:
Post a Comment