Bola Panas Calon Kapolri

Komjen Budi Gunawan (foto : tempo)

Suarasitaronews.com- Jakarta : Polemik pergantian Kapolri dari Kapolri Jendral Sutarman ke Komjen Budi Gunawan, semakin pelik dan menjadi bola liar di korps Tribrata ini. Bahkan pagi ini beredar kabar bahwa Komjen Suhardi Alius yang menjabat Kabareskrim Polri, dicopot jabatannya oleh Presiden Jokowi. Ditengggari pencopotan Suhardi ini merupakan implikasi dari ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno belum mengetahui informasi pencopotan Komisaris Jenderal Suhardi Alius dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri. "Dicopot? Dicopot kenapa? Saya belum tahu," ujar Tedjo ketika ditanya sejumlah wartawan di kantornya Jumat, 16 Januari 2015.

Sebelumnya, informasi pencopotan Suhardi beredar lewat pesan elektronik. Isi pesan itu menyebutkan Suhardi sudah berpamitan sebagai Kabareskrim.

Suhardi Alius merupakan jenderal bintang tiga termuda di Polri. Lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1985 itu menjabat Kabareskrim sejak November 2013. Suhardi pernah bertugas sebagai Wakil Kepala Polda Metro Jaya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, dan Kapolda Jawa Barat. Di Bareskrim, Suhardi menggantikan Sutarman yang menjadi Kapolri.

Ada isu hangat yang tengah mendera kepolisian. Pencopotan Kabareskrim Komjen Suhardi Alius, penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan, dan pengangkatan Komjen Badrodin sebagai Plt Kapolri. Konon ini merupakan kompromi dari ditundanya pengangakatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Khusus soal pencopotan Komjen Suhardi ini memang cukup mengagetkan. Suhardi, Akpol '85 ini dinilai memiliki reputasi baik. Dia sukses membina Bareskrim lebih profesional. Dia juga datang dan 'mengancam' para pengemplang pajak agar membayar tunggakan pajak, bila tidak akan dipidana. 

Suhardi juga dikenal galak kepada pengusaha hutan dan sawit. Tapi akhirnya dia dicopot. Yang mengganti posisi Suhardi, disebut-sebut Irjen Budi Waseso yang merupakan orang dekat Komjen Budi. Irjen Budi yang saat ini menjabat Kepala Sespimpti juga selalu mendampingi Komjen Budi selama proses uji kelayakan.

Namun saat ditanya soal mutasi ini, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menolak berkomentar. Badrodin yang kabarnya menjadi Plt Kapolri ini mengaku belum ada keputusan soal itu.

KPK menolak pengangkatan Komjen Budi Gunawan.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad meminta Presiden Joko Widodo tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Bila Jokowi nekat melantik Budi Gunawan, Abraham menilai Jokowi tak mengikuti tradisi kenegaraan.

"Tidak ada jalan bagi Pak Jokowi untuk melantik, harusnya membatalkan. Kalau tidak, berarti Jokowi langgar tradisi ketatanegaraan," kata Abraham di kantornya, Kamis, 15 Januari 2015. Dia pun membandingkan kepemimpinan Jokowi dengan pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Menurut Abraham, SBY menganut tradisi ketatanegaraan bahwa pejabat negara yang aktif jika sesudah ditetapkan tersangka langsung diberhentikan. Misalnya, saat Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng menjadi tersangka kasus Hambalang langsung mengundurkan diri. 

Begitu juga dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik yang langsung mengundurkan diri pasca-ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan.

"Pada saat itu juga SBY langsung meminta mundur. Ini belum jadi pejabat," ujar Abraham. Namun, dia enggan mengatakan Jokowi terkesan memaksakan Budi sebagai Kapolri meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. 

Istana jadi tidak nyaman

Kubu Jokowi sendiri mengakui bahwa Presiden tidak tak nyaman dengan situasi pencalonan Kepala Polri, yang terus diperdebatkan. "Presiden pasti tak nyaman, Budi Gunawan tidak nyaman, saya pun juga tak nyaman," kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. NasDem adalah salah satu anggota koalisi pendukung Jokowi. 

Surya mengatakan Jokowi tetap menghormati proses hukum di KPK dan proses politik di DPR. Presiden, kata Surya, akan menunggu setelah sidang paripurna membuat keputusan apakah akan tetap melantik Budi Gunawan atau tidak. Surya yakin bahwa Jokowi bakal mengambil keputusan yang bijaksana. 

Komisaris Jenderal Budi Gunawan lolos uji kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri. Sidang paripurna DPR pada Kamis ini resmi mengajukan Budi sebagai calon tunggal pimpinan Tri Brata-1. Dua hari sebelumnya, Budi berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam jabatannya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Polri 2003-2006. 

Bola panas itu kini di tangan Jokowi. Presiden RI ke7 ini dihadapkan oleh dilema besar, karena banyak kalangan masyarakat termasuk relawan 2 jari yang selama ini mendukung Jokowi saat kampanye pemilihan presiden lalu, juga kini menggugat Jokowi untuk mendengarkan apa yang diminta KPK.

Kepemilikan rekening yang transaksinya diluar batas kewajaran sebagai seorang perwira polisi, membuat Komjen Budi Gunawan menjadi tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK. Sedangkan PDIP melalui Trimedya Panjaitan, mendesak Jokowi agar segera melantik Komjen Budi Gunawan. "Proses di DPR sudah selesai dan kita sudah sepakat menyetujui Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri, jadi tidak ada alasan bagi presiden untuk tidak melantik beliau menjadi Kapolri" tutur Trimedya. 

Kini rakyat dan bahkan dunia international menunggu, apakah Jokowi yang dikenal sebagai sosok anti korupsi, akan menuruti nasihat KPK, atau justru menciptakan sejarah baru, mengangkat Kapolri yang berstatus tersangka, sebagai orang nomor 1 di Korp Bhayangkara yang menjadi ujung tombak penegakan hukum di negeri ini.

(diolah dari berbagai sumber)


Rags
Ragiel@suarasitaronews.com

Kepolisian POLHUKAM RON NASIONAL SUARA UTAMA 15:20:00