 |
| Kantor Kejaksaan Agungn |
Suarasitaronews.com-Jakarta : Peringatan terhadap presiden Indonesia Joko Widodo terkait dengan penentuan Jaksa Agung tengah disuarakan oleh Indonesia Coruption Watch (ICW) dimana tengah beredar kabar bahwa untuk jabatan tersebut akan ditempati oleh utusan partai yakni HM Prasetyo dari partai Nasdem.
"Jokowi tidak boleh salah pilih Jaksa Agung mengingat pos jabatan tersebut sangat penting dan strategis dalam penegakan hukum. Jaksa Agung harus berinteritas, memiliki kapasitas, paham teknis hukum dan terbebas dari konflik kepentingan," ujar Koordinator Badan Pekerja ICW, Ade Irawan, Senin (27/10) malam. dikutip dari detik.com
Menurut ICW, dengan menempatkan orang partai untuk menjabat sebagai Jaksa Agung, maka akan berakhir dengan kepentingan politik.
"Konflik kepentingan dengan partai akan sangat kentara. Ujung-ujungnya Kejaksaan berpotensi disabotase kepentingan politik. Penegakkan hukum yang objektif dan equal akan mustahil dicapai," sambungnya.
Karena itu Jokowi diminta tak gegabah menentukan Jaksa Agung baru. "Jangan sampai jabatan Jaksa Agung menjadi posisi bagi-bagi jatah antar partai karena hal tersebut akan merusak korps Adhyaksa," tutur Ade.
Jokowi sebelumnya menunjuk Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Basrief Arief. Basrief pernah mengungkapkan keinginannya untuk posisi yang menggantikannya tetap dari internal kejaksaan.
Alasannya jaksa agung dari internal akan mudah memahami dinamika di dalam tubuh kejaksaan daripada orang di luar kejaksaan.(erga)
"Jokowi tidak boleh salah pilih Jaksa Agung mengingat pos jabatan tersebut sangat penting dan strategis dalam penegakan hukum. Jaksa Agung harus berinteritas, memiliki kapasitas, paham teknis hukum dan terbebas dari konflik kepentingan," ujar Koordinator Badan Pekerja ICW, Ade Irawan, Senin (27/10) malam. dikutip dari detik.com
Menurut ICW, dengan menempatkan orang partai untuk menjabat sebagai Jaksa Agung, maka akan berakhir dengan kepentingan politik.
"Konflik kepentingan dengan partai akan sangat kentara. Ujung-ujungnya Kejaksaan berpotensi disabotase kepentingan politik. Penegakkan hukum yang objektif dan equal akan mustahil dicapai," sambungnya.
Karena itu Jokowi diminta tak gegabah menentukan Jaksa Agung baru. "Jangan sampai jabatan Jaksa Agung menjadi posisi bagi-bagi jatah antar partai karena hal tersebut akan merusak korps Adhyaksa," tutur Ade.
Jokowi sebelumnya menunjuk Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Basrief Arief. Basrief pernah mengungkapkan keinginannya untuk posisi yang menggantikannya tetap dari internal kejaksaan.
Alasannya jaksa agung dari internal akan mudah memahami dinamika di dalam tubuh kejaksaan daripada orang di luar kejaksaan.(erga)
0 komentar:
Post a Comment