 |
| Diskusi APBD prorakyat bersama KPK di Ruang Huyula Kantor Gubernur Sulut |
Suarasitaronews.com-Manado : Bupati Bolaang Mangondow timur (Boltim) Sehan Landjar menegaskan akan terus berjuang untuk Provinsi Bolaang Mangondow Raya (BMR) menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), meski dirinya kecewa saat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) memutuskan untuk menunda pengesahan provinsi BMR untuk menjadi DOB itu.
"Kita tetap berjuang, BMR delegasi paling sedikit tapi yang lain sampai ratusan bahkan Papua hadirkan lembaga adat," cetus Landjar Senin (29/9) kemarin, dikutip dari Tribunnews.com
Dikatakanya pula,Sampai saat ini pembahasan masih alot sehingga (rapat) dipending, karena tarik menarik antara pemerintah dengan DPR terkait jumlah DOB dimana, keinginan pemerintah hanya 21 DOB, sedangkan keinginan DPR sebanyak 35 DOB yang akhirnya menciut 27 DOB termasuk di dalamnya Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR).
"Kedua institusi ini belum sepakat. Ada tekanan yang bisa jadi konflik di calon Provinsi Tapanuli, Nias dan Papua. Sehingga ada kecenderungan dipending (DOB) secara keseluruhan. Dibahas awal 2015, kurang lebih 35 DOB," ujarnya.
Sementara,Wakil Wali Kota Kotamobagu, Jainuddin Damopolii, membenarkan pengesahan PBMR ditunda karena tidak tercapai kata sepakat antara pemerintah dengan DPR."Ini dialihkan menunggu pelantikan anggota DPR periode baru, kita tunggu saja itu hanya dialihkan pengesahannya," ujarnya.
Perjuangannya bersama panitia untuk PBMR sudah berlangsung sejak tahun 2000. Waktu itu secara fisik PBMR belum memenuhi syarat, maka saat itu diperjuangkan pemekaran lima daerah (empat kabupaten, satu kota), "Perjuangan waktu itu berlangsung dua periode anggota DPR," ujarnya. (erga)
"Kita tetap berjuang, BMR delegasi paling sedikit tapi yang lain sampai ratusan bahkan Papua hadirkan lembaga adat," cetus Landjar Senin (29/9) kemarin, dikutip dari Tribunnews.com
Dikatakanya pula,Sampai saat ini pembahasan masih alot sehingga (rapat) dipending, karena tarik menarik antara pemerintah dengan DPR terkait jumlah DOB dimana, keinginan pemerintah hanya 21 DOB, sedangkan keinginan DPR sebanyak 35 DOB yang akhirnya menciut 27 DOB termasuk di dalamnya Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR).
"Kedua institusi ini belum sepakat. Ada tekanan yang bisa jadi konflik di calon Provinsi Tapanuli, Nias dan Papua. Sehingga ada kecenderungan dipending (DOB) secara keseluruhan. Dibahas awal 2015, kurang lebih 35 DOB," ujarnya.
Sementara,Wakil Wali Kota Kotamobagu, Jainuddin Damopolii, membenarkan pengesahan PBMR ditunda karena tidak tercapai kata sepakat antara pemerintah dengan DPR."Ini dialihkan menunggu pelantikan anggota DPR periode baru, kita tunggu saja itu hanya dialihkan pengesahannya," ujarnya.
Perjuangannya bersama panitia untuk PBMR sudah berlangsung sejak tahun 2000. Waktu itu secara fisik PBMR belum memenuhi syarat, maka saat itu diperjuangkan pemekaran lima daerah (empat kabupaten, satu kota), "Perjuangan waktu itu berlangsung dua periode anggota DPR," ujarnya. (erga)
0 komentar:
Post a Comment