 |
| Blusukan Jokowi dan tim |
Suarasitaronews.com-Jakarta : Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo merasa
dibohongi setelah menggelontorkan fulus Rp 52 miliar. Uang itu diakui
adik Prabowo untuk biaya kampanye Jokowi saat bertarung di pemilihan gubernur DKI.
Kabar tak sedap itu buru-buru ditepis oleh kubu Jokowi Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Jokowi balik menuding dengan jumlah sebesar itu justru Hasmim telah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
"Jadi sudah semestinya KPU DKI untuk mengusut Pak Hashim karena dugaan pelanggaran aturan dana kampanye," tegas Hasto, kemarin.
Berikut tangkisan Jokowi dan tim soal tudingan Hashim :
Kabar tak sedap itu buru-buru ditepis oleh kubu Jokowi Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Jokowi balik menuding dengan jumlah sebesar itu justru Hasmim telah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
"Jadi sudah semestinya KPU DKI untuk mengusut Pak Hashim karena dugaan pelanggaran aturan dana kampanye," tegas Hasto, kemarin.
Berikut tangkisan Jokowi dan tim soal tudingan Hashim :
1. PDI Perjuangan kesal dengan pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ,
Hashim Djojohadikusumo merasa dibohongi telah gelontorkan Rp 52 miliar
untuk memenangkan Joko Widodo ( Jokowi ) di DKI. PDIP menilai Hashim
seolah-olah orang paling berjasa memenangkan Jokowi menjadi gubernur.
"Dana pemenangan Pilgub DKI itu diperoleh secara gotong royong. Seluruh kepala daerah dari PDIP se-Indonesia, seluruh anggota legislatif dan struktural partai, termasuk Ibu Megawati bergotong royong untuk Pak Jokowi ," kata Wakil Sekjen PDIP , Hasto Kristiyanto saat dihubungi, Selasa kemarin.
Justru yang perlu dicermati, lanjut Hasto, adalah kemungkinan penggunaan dana itu untuk iklan yang menampilkan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra dengan memanfaatkan momentum Pilkada DKI. Hasto mengaku siap buka-bukaan rekening kampanye Jokowi - Ahok .
"Kita di tim kampanye Jokowi - Ahok saat Pilkada DKI siap buka-bukaan dengan Pak Hashim. Saya yakin Pak Ahok yang juga kader Gerindra bisa menjadi wasit yang baik atas kebenaran dana kampanye itu," kata Hasto.
"Dana pemenangan Pilgub DKI itu diperoleh secara gotong royong. Seluruh kepala daerah dari PDIP se-Indonesia, seluruh anggota legislatif dan struktural partai, termasuk Ibu Megawati bergotong royong untuk Pak Jokowi ," kata Wakil Sekjen PDIP , Hasto Kristiyanto saat dihubungi, Selasa kemarin.
Justru yang perlu dicermati, lanjut Hasto, adalah kemungkinan penggunaan dana itu untuk iklan yang menampilkan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra dengan memanfaatkan momentum Pilkada DKI. Hasto mengaku siap buka-bukaan rekening kampanye Jokowi - Ahok .
"Kita di tim kampanye Jokowi - Ahok saat Pilkada DKI siap buka-bukaan dengan Pak Hashim. Saya yakin Pak Ahok yang juga kader Gerindra bisa menjadi wasit yang baik atas kebenaran dana kampanye itu," kata Hasto.
2.Dewan Pengarah Tim Sukses Jokowi-JK Jenderal (Purn) Luhut Binsar
Panjaitan mengatakan, pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai
Gerindra Hashim Djojohadikusumo bisa menjadi bola liar.
"Tadi pagi saya confirm ke Jokowi-JK, keadaan tensi ini banyak bola liar. Banyak informasi yang tidak benar," kata Luhut usai Silahturahmi Keluarga Besar Purnawirawan Perwira TNI dan Polri dengan Capres Jokowi di Balai Kartini, Jakarta, Selasa kemarin.
Mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar mengaku sudah mendengar informasi ini beberapa bulan lalu. "Informasinya Rp 60 miliar waktu itu. Kata Jokowi, ia tidak pernah terima," ujarnya.
"Tadi pagi saya confirm ke Jokowi-JK, keadaan tensi ini banyak bola liar. Banyak informasi yang tidak benar," kata Luhut usai Silahturahmi Keluarga Besar Purnawirawan Perwira TNI dan Polri dengan Capres Jokowi di Balai Kartini, Jakarta, Selasa kemarin.
Mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar mengaku sudah mendengar informasi ini beberapa bulan lalu. "Informasinya Rp 60 miliar waktu itu. Kata Jokowi, ia tidak pernah terima," ujarnya.
3.Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tuduhan adik Prabowo
Subianto, Hashim Djojohadikusumo tidak benar. Hashim mengaku
mengeluarkan dana sebesar Rp 52 miliar untuk pencalonan Jokowi sebagai
gubernur DKI Jakarta.
"Ah, itu sudah dibantah sama Pak Ahok juga kan. Uang yang masuk ke dalam rekening kita itu Rp 6 miliar," ujarnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin lalu.
Namun Jokowi tidak memungkiri kemungkinan Hashim mengeluarkan dana sebesar itu. Tetapi, Jokowi tidak dapat memastikan apakah dana yang dikeluarkan itu untuk kepentingan Jokowi-Ahok atau bukan.
"Mungkin bisa saja untuk mengampanyekan kita (Jokowi-Ahok) di luar. Jangan sampai itu untuk iklan bukan iklan kita, kemudian diklaim lagi," tegasnya.
Dia menambahkan, seharusnya Hashim tidak perlu mengungkit hal semacam ini. Sebab, pendanaan dalam Pilgub DKI tahun 2012 tidak hanya dari Partai Gerindra. Lagi pula Partai Gerindra wajib mengeluarkan dana untuk membiayai Ahok, selaku kader partainya.
"Umpamanya itu keluarnya pun itukan untuk wagubnya, kalau dari kita juga keluar. Inikan dua partai, dari kita keluar juga dari sana juga keluar juga untuk pembiayaan. Jangan mengklaim pembiayaan. Ya memang wajib keluar, kan mengusung wagub Ahok-kan," ucapnya (Merdeka.com/erga)
"Ah, itu sudah dibantah sama Pak Ahok juga kan. Uang yang masuk ke dalam rekening kita itu Rp 6 miliar," ujarnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin lalu.
Namun Jokowi tidak memungkiri kemungkinan Hashim mengeluarkan dana sebesar itu. Tetapi, Jokowi tidak dapat memastikan apakah dana yang dikeluarkan itu untuk kepentingan Jokowi-Ahok atau bukan.
"Mungkin bisa saja untuk mengampanyekan kita (Jokowi-Ahok) di luar. Jangan sampai itu untuk iklan bukan iklan kita, kemudian diklaim lagi," tegasnya.
Dia menambahkan, seharusnya Hashim tidak perlu mengungkit hal semacam ini. Sebab, pendanaan dalam Pilgub DKI tahun 2012 tidak hanya dari Partai Gerindra. Lagi pula Partai Gerindra wajib mengeluarkan dana untuk membiayai Ahok, selaku kader partainya.
"Umpamanya itu keluarnya pun itukan untuk wagubnya, kalau dari kita juga keluar. Inikan dua partai, dari kita keluar juga dari sana juga keluar juga untuk pembiayaan. Jangan mengklaim pembiayaan. Ya memang wajib keluar, kan mengusung wagub Ahok-kan," ucapnya (Merdeka.com/erga)
0 komentar:
Post a Comment