 |
| Pemaparan Komisioner KPK Adnan Pandu Praja.(ist) |
Suarasitaronews.com-Manado : Korupsi di negeri ini
memprihatinkan, amat sangat memprihatinkan. Demikian diungkapkan Komisioner KPK
Adnan Pandu Praja dalam rakornas SIPS-CIDA-KPK dan Pemerintah Daerah (Pemda),
di Auditorium KPK Lantai 1 Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta.
“Kami menerima tiap tahun 8000
lebih laporan masyarakat, bahkan pernah mencapai 15ribu. Yang ditangani KPK
hanya 70 sampai 500 saja. Sehingga sebagian masyarakat mengatakan kalau
tertangkap, itu lagi sial saja. Berarti KPK hanya bekerja sendirian, amat sangat
mengkhawatirkan,”ungkap Adnan.
Lanjut dikatakannya, Bupati,
Walikota dan Gubernur sebagai tahanan KPK selalu bertambah, untuk itu perlu
diwaspadai.
Karena perilaku para elit
menunjukkan hal seperti itu, Pileg tahun ini adalah yang paling buruk dalam sejarah
di Indonesia. Pasalnya, money Politic dimana-mana.
“Kenapa? Karena orang merasa kau
enak-enak saja di atas, kapan bagian saya. Sekaranglah bagian saya ketika pesta
demokrasi ini. Pesta ini dianggap momen untuk mendapat uang, dan itu sudah
terbaca oleh calon-calon yang akan berkompetisi. Kalau ibu bapak membaca di
media, para calon anggota dewan yang berjuang tanpa money politic, tidak
terpilih kembali. Ada banyak nama, saya tidak perlu sebut. Sebaliknya, mereka
yang menggunakan money politic lah yang akan tampil di DPR
mendatang,”terangnya.
Akibatnya imbas dari money
politik korupsi akan lebih gila-gilaan. Olehnya KPK telah memetahkan persoalan
itu dan akan disampaikan kepada anggota dewan terpilih mulai dari pusat hingga
daerah pola-pola korupsi anggota dewan.
“Artinya apa? Artinya bahwa 5
Tahun kedepan pola korupsi akan lebih gila-gilaan lagi. Kami memetakan
persoalan itu, dan kami akan sampaikan kepada anggota dewan terpilih, pola-pola
korupsi anggota dewan. Kami ingatkan, dari senayan hingga ke daerah,”tutur
Adnan.
Bahkan KPK telah memprediksi
setahun dua tahun kedepan setelah terpilih adalah masa mengembalikan modal dan
yang akan menjadi korban adalah eksekutif.
“Maka tolong dipahami ini sebagai
sesuatu yang sangat serius, amat sangat serius. Nah, bagaimana cara kita bisa
melawan itu? Dalam berbagai kesempatan, saya selalu sampaikan contoh
Bupati/Walikota yang baik. Kami menerima keluhan bahwa kinerja kepala daerah
cenderung turun karena penegakkan hukum KPK sangat keras. Kami jawab bahwa
sikap penegak hukum yang keras akan menurunkan kinerja penyelenggara
pemerintahan, ada V-code, dan akan segera naik ketika orang yang hanya
semata-mata ketidaktahuan melaksanakan tender misalnya, begitu tahu akan segera
naik kinerjanya. Tapi kalau kepentingan rasional, itu susah, nggak naik-naik.
Ini yang terjadi,”jelasnya.
Maka itu bagaimana membangun tata
pemerintahan yang baik. Contohnya banyak.
“Pernah kami mengundang seluruh
Bupati/Walikota di senayan, semuanya datang. Pertanyaannya sama : bagaimana
menghadapi tekanan DPR. Ibu Risma, Walikota Surabaya menjawab lawan, lawan, dan
lawan. Bagaimana melawannya? Pertama, beliau sangat transparan pertama-tama
dalam membangun Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Sejak perencanaannya sudah
transparan. Sampai kemudian ada e proc, dll, semua sangat transparan. Kalau
sudah transparan seperti itu, dia bisa bilang publik sudah tahu, apalagi yang
bisa kami bagi? Jadi transparansi adalah kunci utama membangun kinerja melawan
anti korupsi,”pungkasnya.
Seperti diketahui Komisioner KPK
Adnan Pandu Praja lahir di Jakarta, 14 Januari 1960. Sebelum maju menjadi
kandidat pimpinan KPK, ia menjadi anggota Komisi Kepolisian Nasional
(Kompolnas). Warga Depok, Jawa Barat ini, lulusan sarjana hukum Universitas
Indonesia tahun 1987. Ia meraih gelar Master of Law di University of
Technology, Sydney Australia tahun 2004. (Manado today.com)
0 komentar:
Post a Comment