 |
| Richard Aners Salindeho, SH |
Suarasitaronews.com-Ulu Siau : Calon Anggota Legislatif Partai Nasdem No Urut 6 Dapil II Kec. Sitim-Sitimsel, Richard Aners Salindeho, SH brkomitmen, menjamin nasib para pegawai negeri sipil, pedagang kaki lima, buruh, petani dan nelayan jika dirinya dipercayakan masyarakat dalam pemilihan calon anggota DPRD kab kepl sitaro 9 April 2014 mendatang.
"Jujur saya prihatin dan kasihan melihat mereka hidup dalam tekanan. Para PNS misalnya, dalam rangka pilcaleg, mereka pada umumnya dihantui oleh ketakutan oleh adanya intimidasi dari oknum-oknum yang bertindak otoriter agar memilih caleg-caleg dari parpol tertentu. Olehnya saya meminta kepada PNS agar bangkit dan bersatu untuk melapor kepada saya jika msh ada yang melakukan penekanan. Sekarang ini kita hdp dijaman reformasi bukan dibawah penjajahan. Saya ingatkan bahwa intimidasi adalah perbuatan melawan hukum yang memaksakan kehendak kepada seseorang untuk melakukan sesuatu dan hal ini adalah murni kejahatan tindak pidana." ujar Salindeho dengan tertulis yang di terima Suarasitaronews.com, Kamis, (3/4) siang tadi.
"Jujur saya prihatin dan kasihan melihat mereka hidup dalam tekanan. Para PNS misalnya, dalam rangka pilcaleg, mereka pada umumnya dihantui oleh ketakutan oleh adanya intimidasi dari oknum-oknum yang bertindak otoriter agar memilih caleg-caleg dari parpol tertentu. Olehnya saya meminta kepada PNS agar bangkit dan bersatu untuk melapor kepada saya jika msh ada yang melakukan penekanan. Sekarang ini kita hdp dijaman reformasi bukan dibawah penjajahan. Saya ingatkan bahwa intimidasi adalah perbuatan melawan hukum yang memaksakan kehendak kepada seseorang untuk melakukan sesuatu dan hal ini adalah murni kejahatan tindak pidana." ujar Salindeho dengan tertulis yang di terima Suarasitaronews.com, Kamis, (3/4) siang tadi.
Menurutnya, seorang rektor saja bisa dicopot tanpa melalui gugatan PTUN apalagi cuma seorang kepala SKPD tidak selamanya seorang kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diangkat dan diberhentikan oleh bupati karena jika seorang kepala SKPD melakukan kekeliruan administrasi trus dibiarkan maka ada stake holder yang lebih tinggi bisa meminta bupati mencopot jabatannya jikalau kekeliruan tersebut dilakukan karena adanya muatan politis. Sebab UU sudah tegas melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat dalam politik praktis.
"Tidak selamanya seorang kepala SKPD diangkat dan diberhentikan oleh
bupati karena jika seorang kepala SKPD
melakukan kekeliruan administrasi" tukasnya.
Begitu pula Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dihantui oleh adanya penggusuran padahal mereka ini pemberi kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah. Merelokasi PKL bukan asal sembarang gusur tetapi wajib memperhatikan segala aspek yang imbasnya tidak merugikan PKL serta masyarakat pada umumnya.
"PKL itu wajib diberdayakan, bukan untuk digusur karena PKL juga bagian dari kebutuhan masyarakat." ucapnya
Bagi Para nelayan, dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tinggi bisa dibilang sangat memberatkan bagi nelayan yang keadaan ekonominya hanya pas-pasan. Hal ini karena ulah orang-orang yang mementingkan kepentingan pribadi dengan mengorbankan orang banyak. "Prmasalahan ini harus dihentikan agar supaya nelayan dan masyarakat mendapat jatah BBM yang adil." tegas Salindeho.
Tak hanya itu, untuk para petani, harga jual dari hasil prkebunannya harus disesuaikan dengan harga global sehingga mereka dapat terhindar dari permainan para spekulan. "Untuk itu saya meminta kepada semua komponen masyarakat untuk bersatu memilih figur yang tepat dalam pilcaleg jika ingin nasib kalian serta daerah kita mengalami perubahan" pungkasnya (dats)
0 komentar:
Post a Comment