 |
| Jamal Rahman Iroth (Budayawan Sulut) |
"Suara itu mahal", "Ada uang, ada suara", "Rakyat sudah pintar", "jangan cuma janji, tapi apa yang bisa diberi". Sederet ungkapan tersebut kini telah menjadi idiom yang menyertai setiap momen Pemilu di negeri ini. Idiom yang sangat jelas melukiskan pragmatisme masyarakat.
Banyak berita Pemilukada dimenangkan dengan politik uang. Ada calon Gubernur dan calon Bupati/Walikota berani membayar Rp.200 ribu hingga 1 juta rupiah untuk satu suara. Pemilu Legislatif juga kerap diwarnai "serangan fajar" dari CALEG yang ingin meraih mayoritas suara.
Ada seorang CALEG sampai mengeluarkan lebih dari 1 milyar rupiah untuk meraih kursi di DPR Kabupaten/Kota. Dengan rincian sederhana; Rp.200.000,- dikalikan 4000 suara, ditambah biaya atribut dan oprasional tim kampanye. Bayangkan, kalkulasi apa yang ada dalam kepala Caleg seperti ini.
Celakanya, hampir semua politisi tidak berdaya melawan gejala destruktif ini. Bahkan cenderung pasrah dan mengikuti saja "pola konvensional" yang menurut saya "irasional" ini. Sebuah label yang cukup tepat untuk menjustifikasi para politisi yang 'hilang akal'. Mereka membuang akal sehatnya di jurang kesesatan.
Saya katakan 'sesat' karena perilaku politik kotor ini mendistorsi tujuan mulia dari Pemilu. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka jangan mimpi korupsi akan hilang. Jangan mimpi pula bertemu pemimpin atau wakil rakyat yang jujur dan adil. Sebab mereka terlahir dari permainan politik curang.
Jika kembali ke pertanyaan; "ini dosa siapa", bagi saya ini akan menjadi dosa peradaban yang terus kita wariskan pada anak cucu kita. Dan pendosanya adalah para politisi yang menyogok rakyatnya. Sementara rakyat penerima uang sogokan itu juga akan ikut memikul dosanya. Sebab dalam terminologi Agama, dosa akan ditanggung oleh yang berbuat jahat, serta yang membantu kejahatan itu. Wallahualam.
0 komentar:
Post a Comment