Kerja sama KKP dan Kemenhan |
Suarasitaronews.com-Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dalam rangka peningkatan kerja sama untuk pemberantasan illegal fishing. Kerja sama tersebut diwujudkan dengan penandatanganan naskah kesepakatan bersama untuk pengawasan sumber daya Kelautan dan perikanan.
Dalam sambutannya sebelum penangatanganan, Susi mengatakan kerja sama sudah seharusnya ada antar departemen kabinet kerja untuk menyamakan dan merealisasikan visi dan misi pemerintah dengan cara pelaksanaan operasi di lapangan.
"Pertahanan adalah bagian penting bagi negara. Di sini kedaulatan penting. KKP setengah tahun terakhir ini betul-betul menekankan kedaulatan adalah awal rencana pelaksanaan pembangunan. Kita tidak bisa membangun bangsa apabila di awal tidak berdaulat dan tidak punya kemandirian apa maunya kita. Itu kepercayaan yang ada di diri saya dan menurut saya itu sangat benar," ujar Susi, dikutip dari detik (10/5)
Susi mengatakan perikanan telah menyumbangkan pertumbuhan dan membantu menggerek sektor lainnya. "Dulu sektor perikanan tidak pernah lebih dari 7 persen. Perikanan juga menaikkan nilai tukar nelayan dari 102 menjadi 110, kenaikan hampir 8 persen dari kemampuan nelayan. Itu bukti BDP perikanan ini dinikmati stakeholdernya. Lalu kami menyumbangkan deflasi dari harga komodoti karena ikan adalah komoditi yang turun harganya," jelasnya.
Ketahanan ekonomi dan kewajaran harga komoditi adalah pertahanan bangsa yang paling penting. Di situlah KKP berkontribusi.
"Kami memang tidak angkat senjata tapi kami berupaya untuk mempertahankan kedaulatan laut Indonesia," ucap Susi.
"Saya berharap dengan permen (peraturan menteri) yang dikeluarkan mungkin tidak sepenuhnya berhasil, tapi kami juga semestinya tetap bersama memastikan illegal fishing bukan hal yang legal dan benar. Karena itu saya minta ke semua jajaran untuk sadar agar selalu solid dan kompak," kata dia.
Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pencurian sumber daya alam seperti illegal fishing merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi.
"Apabila ada ancaman tersebut, harus dilawan. Memiliki pertahanan yang tangguh merupakan simbol kekuatan serta sarana untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional," ujarnya dalam sambutannya.
Menhan mengatakan seluruh pihak harus memperhatikan berbagai ancaman terhadap negara ini. "Dengan ancaman ini kami dapat menghadapi dan mengeliminir. Semuanya dibenahi di Kemenhan, mulai dari perang hingga Alutsista. Walaupun menurut saya tidak benar melakukan perang karena negara ini cinta damai," kata dia.
"Bisa menjadi nyata apabila keutuhan negara ini terganggu. Lalu kedaulatan negara terganggu. Negara ini besar, harus berdaulat dan tidak boleh didikte orang. Lalu keselamatan bangsa, apabila terganggu, kita siap untuk perang," tutupnya.
Adapun dalam penandatanganan naskah kesepakatan bersama ini ditandatangani Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di aula Bhinneka Tunggal Ika Gedung Kementerian Pertahanan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.(Erga)
0 komentar:
Post a Comment