Belah Kepala Babi di Gelaran Adat HUT Kabupaten Kepulauan Talaud

Bandara Talaud

Suarasitaronews.com : MELONGUANE - Sudah 13 tahun Bumi Porodisa menjadi daerah otonom sebagai Kabupaten Kepulauan Talaud. Kamis Kemarin, dirayakan dengan gelaran upacara adat.
Di tengah gencarnya pengaruh modernisasi sekarang ini, Talaud masih mampu menjaga jati dirinya sebagai daerah adat.

Buktinya, dalam rangkaian perayaan ulang tahun ke-13, pun sangat kental dengan nuansa adat Talaud. Ratusan pentua adat dari berbagai penjuru Talaud, ikut ambil bagian dalam perayaan yang digelar di lapangan Rudis Bupati.

Pesta adat yang dihadiri Bupati Halmahera Utara, Hein Namotemo, selaku Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), itu pun berlangsung khusuk. Sejumlah Ratum Wanua dan Inang'u Wanua atau pentua adat secara bergantian diberi kesempatan mengungkapkan rasa syukur dengan lafal Aramona atau bahasa adat.

Tanda syukur atas berkat Yang Maha Kuasa, disiapkanlah Manggorongan dan Ba'aa atau kepala babi dan ketupat ukuran besar yang digotong oleh beberapa pentua adat, kemudian dibawa ke hadapan Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip selaku Ratun Taroda Wo'in Sinangiang atau pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin adat Talaud.

Didampingi oleh seorang pentua adat, Sri Wahyuni Manalip kemudian menghampiri meja di mana kepala babi dan ketupat ukuran besar itu diletakkan.

Sambil melafalkan kata-kata adat, Bupati Sri Wahyuni Manalip lalu menghunuskan pedang yang diberikan oleh seorang pentua adat, ke atas kepala babi dan membelahnya, demikian juga ketupat besar.

Potongan kecil kepala babi dan ketupat sebagai tanda syukur itu lalu diberikan kepada Ketua DPRD Kepulauan Talaud dan kepada seorang ibu mewakili unsur masyarakat umum.
Usai prosesi itu, ribuan warga yang hadir dalam acara langsung diarahkan untuk mencicipi makanan yang sudah disediakan di sejumlah tenda.

Sebelumnya, di hadapan rapat paripurna istimewa DPRD Talaud, Bupati Sri Wahyuni Manalip menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat di Tanah Porodisa, atas dukungan dan kritik konstruktif, sehingga target pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat mulai terjawab, antara lain opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI atas LKPD 2014.

Selain itu, perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten terus diupayakan, demikian pula pemberdayaan masyarakat melalui program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat terus digenjot, dengan harapan hal itu dapat menekan angka kemiskinan sebagai target MDGs. (tribun/rags)

Talaud 13:16:00