Suara Rakyat di Balik Prestasi Pemerintah

Catatan Redaksi SSN - Nampaknya hampir seluruh masyarakat Sitaro mulai merasa gerah dengan pemerintahan yang di komandoi bupati Toni Supit yang dinilai sangat kontrafersial dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Hal ini terlihat dari berbagai kritikan masyarakat yang timbul mulai dari Infrastruktur, sampai pada Birokrasi yang tidak sesuai, serta terdapat banyak penyimpangan yang di khawatirkan akan berujung pada gagalnya komitmen bupati untuk mensejahterakan rakyat yang berdiam di negeri 47 pulau ini, sementara pemerintah terus mencatatkan prestasinya di atas kertas dengan mendapatkan opini Badan Pemeriksa keuangan (BPK) yang terbilang sangat baik, diawali dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2012 silam, dan disusul lagi dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2013 kemarin.

Pemerintah Sitaro pun hingga saat ini terus menambah koleksi tersangka kasus dugaan korupsi yang pada dasarnya menyebabkan kerugian Negara seperti yang saat ini sedang berproses di kejaksaan tinggi Sulawesi utara atas laporan masyarakat terkait dengan korupsi Bimtek dan SPPD fiktif Rp 610.960.000 serta korupsi  Dana Alokasi Khusus (DAK) di dinas Dikpora, yang masing-masing telah memiliki tersangka dan sedang berproses di Kejakasaan tinggi Sulawesi utara.

Tak hanya itu, terdapat banyak kasus lainya seperti yang telah di laporkan masyarakat ke kejati Sulut Dugaan Korupsi Dana Paud, dugaan penyimpangan pada proyek Jembatan kampung Mini, dugaan penyimpangan proyek jembatan kampung Hiung, dugaan penyimpangan proyek pagar museum, dugaan penyimpangan pada proyek tambatan perahu Kawahang, dan masih banyak lagi laporan masyarakat terkait dengan infrastruktur.

Sementara di tatanan Birokrasi terdapat berbagai penempatan kepala dinas yang di nilai tidak berdasarkan the Right man on the right place.

Sayangnya, segala kritik yang di sampaikan masyarakat sebagai bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, seakan di acuhkan pemerintah. Ironisnya lagi, masyarakat-masyarakat yang ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut dianggap memprovokasi dengan menimbulkan opini-opini yang kurang mendidik oleh pemerintah daerah, padahal jelas ketidak seriusan pemerintah tergambar dari banyaknya infrastruktur yang kualitasnya di pertanyakan alias “bongkar pasang”.

Pemerintah harusnya pekah terhadap kritikan masyarakat serta bijak dalam menanggapinya, bukanya menggunakan kekuasaan untuk melakukan berbagai bentuk penekanan terhadap kritikan masyarakat yang terkadang tajam dan menggelitik pemerintah daerah bahkan DPRD.

Banyaknya lembaga-lembaga independen yang kini bermitra dengan pemerintah pun, di anggap hanya menjadi corong pemerintah sehingga membuat pemerintah terkesan bersembunyi di balik kekuasaan.

Meski begitu, pemerintah terus saja memacu percepatan pembangunan untuk memberikan segalah kemudahan fasilitas bagi masyarakat tanpa harus memperhatikan segala kritik dari masyarakat.

Pemerintah menjanjikan pengoperasian bandara pada tahun 2016 -2017, jalan lingkar siau yang dapat memberikan kemudahan akses serta pengembangan potensi laut Sitaro yang akan mendongkrak perekonomian rakyat dan masih banyak lagi yang di jabarkan dalam Visi dan Misi bupati wakil bupati itu. (Erga)

PROFIL SITARO SUARA UTAMA 13:39:00