Sidang Pembayaran Lahan Bandara Tertunda, Karoles Inginkan Permasaalahan Secepatnya Selesai

Pengacara Efrain Karoles, SH (foto SSN)

Suarasitaronews.com-Ulu Siau : Sidang sengketa lahan bandara yang sedianya akan berlangsung Kamis kemarin kini kembali tertunda sampai pada hari ini Jumat, (13/3) dalam rangka mediasi antara pihak-pihak pemilik lahan yang belum menerima realisasi pembayaran dari pemerintah daerah atau pembayaranya tertunda akibat perlu pemeriksaan surat kelengkapan kepemelikan tanah.

Penundaan sidang kemarin di ketahui, dikarenakan pihak pemerintah yang tidak mengantongi surat kuasa dari pimpinan daerah untuk mengikuti persidangan dan menuntaskan pembebasan lahan bandara tersebut.

"Pelaksanaan sidang harus di tunda sampai hari jumat ini, sebab perwakilan dari pemerintah daerah belum memiliki kuasa dari pimpinan daerah," ungkap Efrain Karoles SH Jumat, (13/3) pagi tadi.

Pasalnya terdapat dua pemilik lahan yang akan bersidang hari ini atas nama Rizal Lera dan Alfianus Marthin, yang keduanya mengaku memiliki lahan di lokasi pembangunan Bandara yang di lengkapi dengan surat-suratnya, dan harus dibayar oleh pemerintah daerah.

Karoles yang merupakan pengacara dari pihak Alfianus Marthin itu juga mengatakan, dirinya menerima tawaran sebagai pengacara, sebab dia pula menginginkan permasalahan pembayaran lahan tersebut sesegera mungkin terselesaikan, dan pembangunan bandara secepatnya terselesaikan juga.

"Dengan saya menjadi pengacara dari pihak bapak Alfianus Marthin ini, saya berharap pemerintah daerah dapat sesegera mungkin bisa melakukan hal yang sudah seharusnya di lakukan tentunya dengan bukti-bukti yang akurat yang akan kami sampaikan di persidangan, sebab kalau masalah ini selesai, maka pembangunan kita juga akan secepatnya selesai," ujar Karoles

Sebelumnya, Rizal Lera yang di temui media ini juga berharap kiranya pihak pengadilan dapat memutuskan dengan bijak dan tidak lagi tertunda-tunda akibat kelalaian dari pemerintah.

"Saya juga berharap masalah tersebut secepatnya selesai, dan jangan tertunda lagi, seolah-olah pemerintah tidak siap dengan hal ini. Saya juga ingin bandara cepat selesai tetapi, tolong jangan kesampingkan kami sebagai penggarap lahan disana, yang juga memiliki hak untuk menerima pembayaran pembebasan lahan yang didukung dengan bukti surat yang lengkap," kata Lera Kamis kemarin.

Disamping itu, kepala dinas perhubungan Sitaro Djony Muntiaha saat di konfirmasi media ini terkait penundaan sidang mengakui akan ketidak siapan dari pemerintah itu.

"Ditunda, sebab harus menunggu surat kuasa dulu dari pak bupati," ujar Muntiaha singkat. 

(erga@suarasitaronews.com)

Hukum POLPEMHUKAM SITARO 08:14:00