| Anggota DPRD saat melaksanakan Reses (foto SSN) |
Suarasitaronews.com-Ulu Siau : Tak hanya di pulau Siau, ternyata pulau Tagulandang juga mengalami nasib yang sama, dimana terdapat sejumlah proyek yang pengerjaanya amburadul serta tatanan pemerintah kampung yang tak sesuai dengan mekanisme aturan.
Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Sitaro Kol. Purn. Raymond Wulanta SH MHum setelah melaksanakan kegiatan reses DPRD di pulau penghasil salak itu beberapa waktu lalu. Proyek yang menjadi temuan diantaranya jembatan yang berada di kampung Laingpatehi yang pengerjaanya tidak selesai dan sampai saat ini di telantarkan.
| Pembangunan Jembatan di Laingpatehi (fotoSSN) |
Tak hanya itu ia berjanji akan mengusut tuntas sistem di pemerintah kampung yang tidak sesuai itu sebab bersentuhan langsung dengan komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan yang di bawahinya.
"Bagaimana mungkin, seorang ketua jemaat bisa di tunjuk sebagai Plt Kapitalau. itu kan bertentangan dengan aturan, sebab yang akan di tunjuk Plt itu, semestinya adalah Pegawai Negeri Sipil sementara ketua jemaat itu bukanlah PNS," bebernya kepada media ini.
Sementara terkait dengan temuan sejumlah proyek yang tak selesai pengerjaanya itu, Wulanta akan melakukan komunikasi dengan Komisi B yang membidangi pembangunan sehingga dapat turun ke lapangan untuk melakukan cek lapangan serta dapat mengambil tindakan.
Terpisah ketua Sitaro Corruption Watch (SCW) Victor Salindeho berharap DPRD benar-benar menyelidiki dan dapat mengambil langkah-langkah kongkrit untuk temuan-temuan tersebut.
"Kita sebagai penggiat anti korupsi, berharap kiranya DPRD dapat turun kelapangan dan menyelidikinya hingga dapat menarik satu kesimpulan untuk menindak lanjuti hal itu," ujar penggiat anti korupsi itu. (erga@suarasitaronews.com)
0 komentar:
Post a Comment