 |
| foto ist |
Suarasitaronews.com-SIAU : Sekretaris Badan Kepegewaian Diklat Daerah (BKKD) Sitaro Hendrik Lalamentik menilai sebelum melakukan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) yang akan berlangsung lima tahun mulai 2015 pemerintah pusat perlu kiranya melakukan Kalkulasi "Moratorium kan masih Wacana, tetapi tidak harus cepat-cepatlah dilakukan karena ketika kita bicara moratorium kemudian belum dilakukan kalkulasi, bisa terjadi kekurangan (jumlah PNS, red) Apalagi Sitaro merupakan daerah pemekeran yang baru, contohnya adalah guru dan tenaga teknis yang sekarang masih kurang banyak," katanya di sela-sela acara pelantikan Esolon III dan IV di Gedung kadadamahe Ondong, Kamis, (06/11)
Seperti diwartakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi disejumlah media elektronik mengatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji jumlah pegawai negeri sipil yang efektif untuk mendukung kinerja instansi pusat serta daerah.
Moratorium, lanjut Lalamentik memang merupakan bentuk evaluasi untuk melihat kondisi sesungguhnya mengenai jumlah PNS di Tanah Air. "Saya setuju dengan langkah pemerintah seperti itu, tapi juga harus bisa melihat kondisi jumlah pegawai di daerah khususnya di Sitaro," ujarnya.
Namun lanjut Lalamentik, rencana moratorium tidak berlaku bagi tenaga guru dan tenaga medis, "Meski begitu, pemerintah pusat harus bisa menyesuaikan ketersedian pegawai dalam hal ini tenaga teknis, dimana, pegawai teknis di Sitaro sendiri hanya sekitar 1.000 orang lebih,"kunci Lalamentik (rags)
Seperti diwartakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi disejumlah media elektronik mengatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji jumlah pegawai negeri sipil yang efektif untuk mendukung kinerja instansi pusat serta daerah.
Moratorium, lanjut Lalamentik memang merupakan bentuk evaluasi untuk melihat kondisi sesungguhnya mengenai jumlah PNS di Tanah Air. "Saya setuju dengan langkah pemerintah seperti itu, tapi juga harus bisa melihat kondisi jumlah pegawai di daerah khususnya di Sitaro," ujarnya.
Namun lanjut Lalamentik, rencana moratorium tidak berlaku bagi tenaga guru dan tenaga medis, "Meski begitu, pemerintah pusat harus bisa menyesuaikan ketersedian pegawai dalam hal ini tenaga teknis, dimana, pegawai teknis di Sitaro sendiri hanya sekitar 1.000 orang lebih,"kunci Lalamentik (rags)
0 komentar:
Post a Comment