 |
Capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo bersalaman usai debat capres-cawapres 2014 |
Suarasitaronews.com-Jakarta : Anggota Dewan Pakar
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia dari Universitas Muhammadiyah
Malang (UMM) Mas'ud Said menilai, Politik anggaran yang di paparkan Jokowidodo, pada debat Capres hari senin lalu, bukanlah merupakan suatu gagasan yang baru, seperti di lansir Viva.co.id.
"Itu bukan hal baru bagi saya.
Masyarakat saja mungkin yang tidak mengerti," kata Mas'ud Said yang juga
asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi
Daerah itu.
Mas'ud malah khawatir, kebijakan yang dipaparkan jokowidodo itu akan memicu perlawanan pemerintah daerah terhadap pemerintah
pusat, dimana berdasarkan data
Kementerian Keuangan, lebih dari 500 pemerintahan kota dan kabupaten
sumber keuangan mereka sebesar 85 persen berasal dari pemerintah pusat.
Jika ada daerah yang tidak efektif dalam menyerap anggaran atau bocor, maka alokasi anggaran dari pusat akan dikurangi. Pemerintah daerah juga diharuskan menjalankan pembangunan sesuai dengan perencanaan nasional.
"Masalah kita selama ini kan bukannya tidak ada anggaran, tapi penggunaan anggaran yang kurang tepat," Mas'ud menegaskan.
Persoalan lainnya, kata Mas'ud, adalah kepemimpinan daerah yang kurang kuat dan manajemen pemerintahan daerah yang amburadul.
Hal senada diungkapkan pengamat politik anggaran dan kesejahteraan so.sial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember (Unej), Arif dan pengamat politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Agus Krisnanto.
"Strategi Jokowi secara hukum memang tidak melanggar. Tapi kalau pemotongan dilakukan langsung tanpa ada standar tertentu, itu politis," kata Arif.
Menurutnya, pemerintah pusat tidak perlu menggunakan model politik anggaran untuk mendisiplinkan daerah. "Kalau kebijakan pemerintah pusat tidak pas ke daerah, masak tidak boleh beda? Justru harus tuntas dulu sosialisasinya sebelum me-launching kebijakan. Jadi jangan dikaitkan dengan pemotongan anggaran," tuturnya.
Sementara itu, Agus Krisnanto juga menilai politik anggaran ala Joko Widodo itu dikhawatirkan menimbulkan resistensi pemerintah daerah. Pasalnya, penilaian terhadap pemerintah pusat sangat subjektif sehingga akan memunculkan kecemburuan sosial.
Gagasan itu dinilai bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah yang sudah ada. Kebijakan akan kembali dipegang pemerintah pusat, sehingga daerah tidak bisa berkembang.
Jika ada daerah yang tidak efektif dalam menyerap anggaran atau bocor, maka alokasi anggaran dari pusat akan dikurangi. Pemerintah daerah juga diharuskan menjalankan pembangunan sesuai dengan perencanaan nasional.
"Masalah kita selama ini kan bukannya tidak ada anggaran, tapi penggunaan anggaran yang kurang tepat," Mas'ud menegaskan.
Persoalan lainnya, kata Mas'ud, adalah kepemimpinan daerah yang kurang kuat dan manajemen pemerintahan daerah yang amburadul.
Hal senada diungkapkan pengamat politik anggaran dan kesejahteraan so.sial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember (Unej), Arif dan pengamat politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Agus Krisnanto.
"Strategi Jokowi secara hukum memang tidak melanggar. Tapi kalau pemotongan dilakukan langsung tanpa ada standar tertentu, itu politis," kata Arif.
Menurutnya, pemerintah pusat tidak perlu menggunakan model politik anggaran untuk mendisiplinkan daerah. "Kalau kebijakan pemerintah pusat tidak pas ke daerah, masak tidak boleh beda? Justru harus tuntas dulu sosialisasinya sebelum me-launching kebijakan. Jadi jangan dikaitkan dengan pemotongan anggaran," tuturnya.
Sementara itu, Agus Krisnanto juga menilai politik anggaran ala Joko Widodo itu dikhawatirkan menimbulkan resistensi pemerintah daerah. Pasalnya, penilaian terhadap pemerintah pusat sangat subjektif sehingga akan memunculkan kecemburuan sosial.
Gagasan itu dinilai bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah yang sudah ada. Kebijakan akan kembali dipegang pemerintah pusat, sehingga daerah tidak bisa berkembang.
Politik anggaran
Dalam acara debat, capres
Joko Widodo berencana memangkas anggaran pusat untuk daerah untuk
memastikan pemerintah daerah sejalan dengan pemerintah pusat. Menurut
Joko Widodo, sebagian besar anggaran daerah berasal dari pemerintah
pusat.
"Bisa mereka mengikuti pusat dengan politik anggaran. 85 persen anggaran daerah itu dari pusat. Dengan anggaran itu, kita bisa mengatur daerah," kata Joko Widodo.
Joko menambahkan bahwa pemerintah pusat juga dapat menambah lagi anggaran tersebut melalui insentif yang diberikan jika daerah tersebut berprestasi dalam segala hal.
"Kalau ada prestasi, kita berikan insentif. Misalnya masalah pembangunan pelayanan terpadu satu pintu, kalau tidak ditanya alokasi khususnya dipotong atau dikurangi. Itu sudah membuat daerah takut," tegasnya (erga/Viva.co.id)
"Bisa mereka mengikuti pusat dengan politik anggaran. 85 persen anggaran daerah itu dari pusat. Dengan anggaran itu, kita bisa mengatur daerah," kata Joko Widodo.
Joko menambahkan bahwa pemerintah pusat juga dapat menambah lagi anggaran tersebut melalui insentif yang diberikan jika daerah tersebut berprestasi dalam segala hal.
"Kalau ada prestasi, kita berikan insentif. Misalnya masalah pembangunan pelayanan terpadu satu pintu, kalau tidak ditanya alokasi khususnya dipotong atau dikurangi. Itu sudah membuat daerah takut," tegasnya (erga/Viva.co.id)
0 komentar:
Post a Comment